Bangun Infrastruktur Tak Perlu Andalkan APBN
Selasa, 28 Oktober 2014 - 10:54 WIB
Bangun Infrastruktur Tak Perlu Andalkan APBN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menuturkan, untuk membangun infrastruktur tidak perlu selalu mengandalkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNP).
Dia mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur dapat diperoleh dari pendanaan sumber lain, salah satunya private sector.
"Kita harus pintar-pintar menggali kerja sama dengan sumber luar, seperti private sector, BUMN. Cuma kalau kita mau dorong private sector, iklim investasinya harus benar dulu," ujarnya di Gedung Kemenko, Jakarta, Senin (27/10/2014).
Menurutnya, sebelum melibatkan private sector untuk membangun infrastruktur tersebut, pemerintah sedianya harus memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia harus berjalan baik.
Hal ini agar investor tidak lari, dan membuat pembangunan infrastruktur kembali tersendat.
"Jangan sampai sudah bangun pembangkit listrik yang besar, sudah dapat pemenang yang bagus, tanahnya enggak bisa dibebaskan. Atau bangun jalan tol trans java, enggak bisa selesai," terang dia.
Bambang mengatakan, Indonesia harus memperbaiki proses perizinan dan pembebasan lahan, yang selama ini dinilai menyebabkan investasi mandek.
"Sehingga, antusiasme investor bisa drop, hanya karena mereka melihat di Indonesia enggak ada kepastian. Saya taruh uang sekarang, belum tentu ada hasilnya lima atau sepuluh tahun lagi," ujarnya.
Menkeu mencontohkan, ketika pembangunan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang terhambat lantaran 140 warga tidak berkenan melepas tanahnya.
Namun, akhirnya dapat diselesaikan dengan cara pendekatan persuasif kepada masyarakat.
"Tadi kebetulan Pak Presiden cerita mengenai JORR. JORR yang akhirnya selesai waktu beliau jadi gubernur. Itu semata-semata hanya karena ada 140 warga, tapi kemudian dengan pendekatan langsung, individual, datang sendiri, akhirnya tercapai kesepakatan. Mereka mau keluar, sehingga kalian sekarang bisa merasakan," pungkasnya.
Dia mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur dapat diperoleh dari pendanaan sumber lain, salah satunya private sector.
"Kita harus pintar-pintar menggali kerja sama dengan sumber luar, seperti private sector, BUMN. Cuma kalau kita mau dorong private sector, iklim investasinya harus benar dulu," ujarnya di Gedung Kemenko, Jakarta, Senin (27/10/2014).
Menurutnya, sebelum melibatkan private sector untuk membangun infrastruktur tersebut, pemerintah sedianya harus memastikan bahwa iklim investasi di Indonesia harus berjalan baik.
Hal ini agar investor tidak lari, dan membuat pembangunan infrastruktur kembali tersendat.
"Jangan sampai sudah bangun pembangkit listrik yang besar, sudah dapat pemenang yang bagus, tanahnya enggak bisa dibebaskan. Atau bangun jalan tol trans java, enggak bisa selesai," terang dia.
Bambang mengatakan, Indonesia harus memperbaiki proses perizinan dan pembebasan lahan, yang selama ini dinilai menyebabkan investasi mandek.
"Sehingga, antusiasme investor bisa drop, hanya karena mereka melihat di Indonesia enggak ada kepastian. Saya taruh uang sekarang, belum tentu ada hasilnya lima atau sepuluh tahun lagi," ujarnya.
Menkeu mencontohkan, ketika pembangunan jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang terhambat lantaran 140 warga tidak berkenan melepas tanahnya.
Namun, akhirnya dapat diselesaikan dengan cara pendekatan persuasif kepada masyarakat.
"Tadi kebetulan Pak Presiden cerita mengenai JORR. JORR yang akhirnya selesai waktu beliau jadi gubernur. Itu semata-semata hanya karena ada 140 warga, tapi kemudian dengan pendekatan langsung, individual, datang sendiri, akhirnya tercapai kesepakatan. Mereka mau keluar, sehingga kalian sekarang bisa merasakan," pungkasnya.
(izz)
