AP II dan BPKP Banten Dinilai Tak Transparan
Kamis, 30 Oktober 2014 - 13:03 WIB
AP II dan BPKP Banten Dinilai Tak Transparan
A
A
A
JAKARTA - Pemeriksaaan (review) proses lelang proyek peningkatan kapasitas dan jaringan listrik (PKJL) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) senilai Rp920 miliar hingga kini belum jelas.
Evaluasi yang seharusnya menemukan titik terang terkait penanganan proyek itu justru sengaja didiamkan.
PT Angkasa Pura II (APII) sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa dan meneliti proses tender proyek itu. Anehnya, sampai saat ini belum ada tindak lanjut terhadap evaluasi proyek tersebut.
BPKP Provinsi Banten mengaku tidak menerima surat permohonan evaluasi dari otoritas Bandara Soetta. Padahal, surat tertangal 15 Oktober 2014 ditandatangi langsung Dirut PT AP II Tri S Sunoko.
Niat AP II untuk mengevaluasi proses lelang proyek itu dengan melibatkan tim BPKP seakan menjadi lips service lantaran tidak direspons pihak berkompeten.
Kasubag Umum BPKP Provinsi Banten Pranoto membenarkan bahwa pihaknya tidak menerima surat dari AP II. Ketika suratnya dicek ke Bagaian Pidana, surat tersbut juga tidak ditemukan.
Pihaknya hanya menyarankan agar wartawan menceknya ke BPKP pusat di Jalan Paramuka.
"Dari pembukuan yang kami punya tidak ada di sini surat masuk dari AP II. Bisa jadi suratnya ada di BPKP pusat. Kalau di sini suratnya tidak ada," kata Toto, Kamis (30/10/2014).
Pengakuan BPKP Banten ini bertolak belakang dengan penuturan dari Kepala Biro Hukum AP II Jaya Tahoma Sirait yang menyatakan telah mengirim surat ke BPKP Banten.
Aktifis Geram BUMN Afrasian Islami meminta AP II dan BPKP memberi perhatian khusus terhadap evaluasi proyek ini. Tim BPKP yang dilibatkan seharusnya sudah bekerja.
Apalagi, lanjut dia, proyek pengadaan listrik ini dinilai sangat vital karena bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.
"Baik AP II dan BPKP harus serius. Jangan main-main dengan proyek ini. Karena jika terjadi kesalahan atau persekongkolan, ini bisa berdampak kepada keselamatan orang banyak dan juga citra bandara Soetta," jelasnya.
(Baca: Proyek PKJL Bandara Soetta Diminta Dievaluasi)
Evaluasi yang seharusnya menemukan titik terang terkait penanganan proyek itu justru sengaja didiamkan.
PT Angkasa Pura II (APII) sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa dan meneliti proses tender proyek itu. Anehnya, sampai saat ini belum ada tindak lanjut terhadap evaluasi proyek tersebut.
BPKP Provinsi Banten mengaku tidak menerima surat permohonan evaluasi dari otoritas Bandara Soetta. Padahal, surat tertangal 15 Oktober 2014 ditandatangi langsung Dirut PT AP II Tri S Sunoko.
Niat AP II untuk mengevaluasi proses lelang proyek itu dengan melibatkan tim BPKP seakan menjadi lips service lantaran tidak direspons pihak berkompeten.
Kasubag Umum BPKP Provinsi Banten Pranoto membenarkan bahwa pihaknya tidak menerima surat dari AP II. Ketika suratnya dicek ke Bagaian Pidana, surat tersbut juga tidak ditemukan.
Pihaknya hanya menyarankan agar wartawan menceknya ke BPKP pusat di Jalan Paramuka.
"Dari pembukuan yang kami punya tidak ada di sini surat masuk dari AP II. Bisa jadi suratnya ada di BPKP pusat. Kalau di sini suratnya tidak ada," kata Toto, Kamis (30/10/2014).
Pengakuan BPKP Banten ini bertolak belakang dengan penuturan dari Kepala Biro Hukum AP II Jaya Tahoma Sirait yang menyatakan telah mengirim surat ke BPKP Banten.
Aktifis Geram BUMN Afrasian Islami meminta AP II dan BPKP memberi perhatian khusus terhadap evaluasi proyek ini. Tim BPKP yang dilibatkan seharusnya sudah bekerja.
Apalagi, lanjut dia, proyek pengadaan listrik ini dinilai sangat vital karena bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.
"Baik AP II dan BPKP harus serius. Jangan main-main dengan proyek ini. Karena jika terjadi kesalahan atau persekongkolan, ini bisa berdampak kepada keselamatan orang banyak dan juga citra bandara Soetta," jelasnya.
(Baca: Proyek PKJL Bandara Soetta Diminta Dievaluasi)
(izz)
Lihat Juga :
