BI Berharap Program GNNT Dapat Mempercepat LKD
BI Berharap Program GNNT Dapat Mempercepat LKD
A
A
A
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat dan sekaligus mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), Bank Indonesia (BI) mengembangkan Layanan Keuangan Digital (LKD).
BI berharap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui penyaluran program bantuan pemerintah secara non tunai ini dapat mempercepat implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) di Indonesia.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik penyaluran bantuan Pemerintah kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atas peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dia menjelaskan, program penyaluran bantuan Pemerintah kepada masyarakat miskin yang dilakukan secara non-tunai ini, merupakan langkah dukungan Pemerintah guna mendorong akses keuangan kepada masyarakat secara lebih luas.
"Uji coba penyaluran bantuan sosial PKH ini merupakan kerjasama antara BI bersama pemerintah yang pada saat ini diwakili oleh Kementrian Sosial, Bappenas, Kemenkue, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan TNP2K, serta perbankan yang diwakili Bank Mandiri dan BRI," kata Ronald usai peresmian uji coba penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat kepada peserta PKH di Jakarta, Senin (3/11/2014).
Dia melanjutkan, pada penyaluran bansos kali ini terdapat perubahan di sisi metode penyaluran, yaitu yang biasanya dibayarkan secara tunai menjadi non tunai yang dapat ditarik melalui agen LKD dengan menggunakan telefon genggam yang sudah terdaftar.
"Kita semua menyadari, bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM ibarat pil pahit yang suka atau tidak suka perlu kita lakukan, terutama dalam rangka menyehatkan postur anggaran pemerintah dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas," papar dia.
Menurutnya, program penyaluran bansos ini merupakan bagian dari kompensasi pemerintah atas kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut, dengan mengembangkan berbagai instrumen perlindungan sosial termasuk diantaranya bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.
Hal ini bukan bermanfaat bagi Pemerintah saja karena meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan namun juga membantu mendekatkan masyarakat ke sektor keuangan formal.
Sehingga, lanjutnya, secara keseluruhan penyaluran bantuan secara non tunai ini juga bermanfaat menjadi pintu masuk jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dalam mengakses sektor keuangan formal. "Sebaliknya sektor keuangan formal juga memperoleh market baru yang sebelumnya sulit dijangkau," ungkapnya.
Kegiatan peluncuran bantuan Pemerintah secara non tunai kali ini dilakukan di lima titik Kantor Pos di DKI Jakarta yaitu Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Fatmawati, Kantor Pos Mampang, Kantor Pos Pemuda dan Kantor Pos Kebon Bawang sebagai agen penyalur bantuan yang bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai penyedia jasa layanan. Bantuan diberikan kepada 600 keluarga yang akan menerima 600 KKS, 235 KIP dan 2.775 KIS.
BI berharap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) melalui penyaluran program bantuan pemerintah secara non tunai ini dapat mempercepat implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD) di Indonesia.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik penyaluran bantuan Pemerintah kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atas peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Dia menjelaskan, program penyaluran bantuan Pemerintah kepada masyarakat miskin yang dilakukan secara non-tunai ini, merupakan langkah dukungan Pemerintah guna mendorong akses keuangan kepada masyarakat secara lebih luas.
"Uji coba penyaluran bantuan sosial PKH ini merupakan kerjasama antara BI bersama pemerintah yang pada saat ini diwakili oleh Kementrian Sosial, Bappenas, Kemenkue, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan TNP2K, serta perbankan yang diwakili Bank Mandiri dan BRI," kata Ronald usai peresmian uji coba penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat kepada peserta PKH di Jakarta, Senin (3/11/2014).
Dia melanjutkan, pada penyaluran bansos kali ini terdapat perubahan di sisi metode penyaluran, yaitu yang biasanya dibayarkan secara tunai menjadi non tunai yang dapat ditarik melalui agen LKD dengan menggunakan telefon genggam yang sudah terdaftar.
"Kita semua menyadari, bahwa kebijakan pengurangan subsidi BBM ibarat pil pahit yang suka atau tidak suka perlu kita lakukan, terutama dalam rangka menyehatkan postur anggaran pemerintah dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang dapat memberikan manfaat yang lebih luas," papar dia.
Menurutnya, program penyaluran bansos ini merupakan bagian dari kompensasi pemerintah atas kebijakan pengurangan subsidi BBM tersebut, dengan mengembangkan berbagai instrumen perlindungan sosial termasuk diantaranya bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.
Hal ini bukan bermanfaat bagi Pemerintah saja karena meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan namun juga membantu mendekatkan masyarakat ke sektor keuangan formal.
Sehingga, lanjutnya, secara keseluruhan penyaluran bantuan secara non tunai ini juga bermanfaat menjadi pintu masuk jutaan masyarakat miskin penerima bantuan dalam mengakses sektor keuangan formal. "Sebaliknya sektor keuangan formal juga memperoleh market baru yang sebelumnya sulit dijangkau," ungkapnya.
Kegiatan peluncuran bantuan Pemerintah secara non tunai kali ini dilakukan di lima titik Kantor Pos di DKI Jakarta yaitu Kantor Pos Pasar Baru, Kantor Pos Fatmawati, Kantor Pos Mampang, Kantor Pos Pemuda dan Kantor Pos Kebon Bawang sebagai agen penyalur bantuan yang bekerjasama dengan Bank Mandiri sebagai penyedia jasa layanan. Bantuan diberikan kepada 600 keluarga yang akan menerima 600 KKS, 235 KIP dan 2.775 KIS.
(gpr)
Explore More