Potensi Besar, Pengelolaan Laut RI Tidak Maksimal
Selasa, 04 November 2014 - 13:54 WIB
Potensi Besar, Pengelolaan Laut RI Tidak Maksimal
A
A
A
JAKARTA - Mantan Gubernur Maluku, Karel Rahilatu mengatakan, potensi kelautan di Indonesia sebetulnya besar namun pengelolaannya hingga saat ini belum maksimal.
"Potensi kelautan kita di 7 provinsi kelautan, luar biasa sekali. Untuk Maluku, potensi sumber daya ikannya itu sekitar 6,52 juta ton per tahun, di Papua 1,72 juta ton per tahun. Namun yang berhasil dikelola hanya sekitar 6,52% per tahun," ujar dia di Menara Kadin Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Dia menjelaskan, saking luasnya lautan di Indonesia, membuat pemerintah terkesan tak maksimal dalam pengawasan di wilayah kelautan nusantara sehingga banyak penyelewengan-penyelewengan ikan yang terjadi.
"Begitu luasnya sektor laut kita, setiap hari kita dihadapkan pada kejadian ilegal fishing, tak bisa dibendung," ujar dia.
Selain itu, masalah nasib nelayan pesisir juga menjadi momok yang harus diubah. Antara lain pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terkadang tak sampai di wilayah nelayan pesisir pantai.
"Subsidi BBM itu hanya terjadi di Jakarta saja. Nelayan kita di sana enggak dapat apa-apa," ujar dia.
Dia menambahkan, yang paling penting adalah masalah infrastruktur perikanan wilayah Indonesia timur yang memiliki infrastruktur 12 perusahana perikanan yang dibangun pemerintah.
"12 perusahaan itu dibangun pemerintah, namun kosong blong, tidak ada aktivitas, tak ada program dari pemerintah yang membuat industri perikanan berkembang padahal ini berada di letak yang strategis. Kalau ini dioperasikan, kita enggak bakalan minjem uang lagi keluar untuk sektor perikanan kita," tandas dia.
"Potensi kelautan kita di 7 provinsi kelautan, luar biasa sekali. Untuk Maluku, potensi sumber daya ikannya itu sekitar 6,52 juta ton per tahun, di Papua 1,72 juta ton per tahun. Namun yang berhasil dikelola hanya sekitar 6,52% per tahun," ujar dia di Menara Kadin Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Dia menjelaskan, saking luasnya lautan di Indonesia, membuat pemerintah terkesan tak maksimal dalam pengawasan di wilayah kelautan nusantara sehingga banyak penyelewengan-penyelewengan ikan yang terjadi.
"Begitu luasnya sektor laut kita, setiap hari kita dihadapkan pada kejadian ilegal fishing, tak bisa dibendung," ujar dia.
Selain itu, masalah nasib nelayan pesisir juga menjadi momok yang harus diubah. Antara lain pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang terkadang tak sampai di wilayah nelayan pesisir pantai.
"Subsidi BBM itu hanya terjadi di Jakarta saja. Nelayan kita di sana enggak dapat apa-apa," ujar dia.
Dia menambahkan, yang paling penting adalah masalah infrastruktur perikanan wilayah Indonesia timur yang memiliki infrastruktur 12 perusahana perikanan yang dibangun pemerintah.
"12 perusahaan itu dibangun pemerintah, namun kosong blong, tidak ada aktivitas, tak ada program dari pemerintah yang membuat industri perikanan berkembang padahal ini berada di letak yang strategis. Kalau ini dioperasikan, kita enggak bakalan minjem uang lagi keluar untuk sektor perikanan kita," tandas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
