Dituding Menghambat, Menteri ESDM Copot Dirjen Migas
Rabu, 05 November 2014 - 13:08 WIB
Dituding Menghambat, Menteri ESDM Copot Dirjen Migas
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mencopot Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Edy Hermantoro dari jabatannya.
Menurut Sudirman, pencopotan jabatan Edy atas hasil laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyebutkan banyak program nasional migas terhambat di bawah kepemimpinan Edy Hermantoro. “Saya tidak ingin menghakimi di depan pers. Saya tidak ingin menjelaskan tapi ini sesuatu yang objektif, atas laporan UKP4 banyak yang terhambat,” kata dia di Jakarta kemarin.
Sudirman menjelaskan, hambatan tersebut berimbas besar terhadap keberlangsungan sektor industri nasional. Dia juga mengatakan, dicopotnya Edy sebagai Dirjen Migas merupakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan sumbatan- sumbatan yang menghambat di sektor migas.
“Pak Jokowi memberikan uraian bahwa ke depan akan masuk ke hal-hal yang mendasar, termasuk bagaimana migas lebih baik,” kata dia. Terkait pengganti dirjen migas, Menteri ESDM telah menunjuk Direktur Hulu Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin. “Saya hari ini menandatangani SK pengangkatan Plt Dirjen Migas. Insinyur Naryanto Wagimin meneruskan tugas Edy Hermantoro. Untuk pejabat definitifnya, nanti ditunjuk Presiden,” tegas dia.
Di tempat yang sama, Naryanto Wagimin mengaku, hingga saat ini belum menerima SK penunjukannya sebagai Plt Dirjen Migas. “Saya belum terima SK-nya,” kata dia. Namun, Naryanto mengatakan bahwa hal yang memperlambat proses-proses di sektor migas harus segera diselesaikan. Misalnya, perpanjangankontrak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam lima tahun ke depan yang berpotensi meningkatkan produksi migas nasional.
“Lima tahun ke depan ada 20 KKKS perpanjangan kontrak dan itu harus diselesaikan karena ada potensi produksi gas 30% dan minyak 20% harus ada kepastian,” kata dia. Tidak hanya itu, Naryanto menyebut, pembangunan kilang bahan bakar minyak (BBM) juga harus segera diselesaikan karena terkait impor BBM yang semakin lama semakin besar membebani Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) danproduksi minyak yang terus merosot.
Nanang wijayanto
Menurut Sudirman, pencopotan jabatan Edy atas hasil laporan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang menyebutkan banyak program nasional migas terhambat di bawah kepemimpinan Edy Hermantoro. “Saya tidak ingin menghakimi di depan pers. Saya tidak ingin menjelaskan tapi ini sesuatu yang objektif, atas laporan UKP4 banyak yang terhambat,” kata dia di Jakarta kemarin.
Sudirman menjelaskan, hambatan tersebut berimbas besar terhadap keberlangsungan sektor industri nasional. Dia juga mengatakan, dicopotnya Edy sebagai Dirjen Migas merupakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan sumbatan- sumbatan yang menghambat di sektor migas.
“Pak Jokowi memberikan uraian bahwa ke depan akan masuk ke hal-hal yang mendasar, termasuk bagaimana migas lebih baik,” kata dia. Terkait pengganti dirjen migas, Menteri ESDM telah menunjuk Direktur Hulu Minyak dan Gas Bumi Dirjen Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin. “Saya hari ini menandatangani SK pengangkatan Plt Dirjen Migas. Insinyur Naryanto Wagimin meneruskan tugas Edy Hermantoro. Untuk pejabat definitifnya, nanti ditunjuk Presiden,” tegas dia.
Di tempat yang sama, Naryanto Wagimin mengaku, hingga saat ini belum menerima SK penunjukannya sebagai Plt Dirjen Migas. “Saya belum terima SK-nya,” kata dia. Namun, Naryanto mengatakan bahwa hal yang memperlambat proses-proses di sektor migas harus segera diselesaikan. Misalnya, perpanjangankontrak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam lima tahun ke depan yang berpotensi meningkatkan produksi migas nasional.
“Lima tahun ke depan ada 20 KKKS perpanjangan kontrak dan itu harus diselesaikan karena ada potensi produksi gas 30% dan minyak 20% harus ada kepastian,” kata dia. Tidak hanya itu, Naryanto menyebut, pembangunan kilang bahan bakar minyak (BBM) juga harus segera diselesaikan karena terkait impor BBM yang semakin lama semakin besar membebani Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) danproduksi minyak yang terus merosot.
Nanang wijayanto
(ars)
