Pemerintah Tunda Proyek JSS

JAKARTA - Pemerintah menegaskan akan menunda megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) senilai lebih dari Rp200 triliun. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menilai proyek tersebut masih belum diperlukan dan masih banyak proyek prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat banyak.

“Saat ini JSS itu belum diperlukan. Kalau ada peraturan presiden (perpres), itu bukan perpres untuk melaksanakan, namun untuk pembentukan badannya. Kalau enggak diapaapakan, juga enggak apa-apa. Jadi tidak ada kewajiban menjalankan proyek tersebut pada pemerintahan yang sekarang,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan, proyek tersebutbisaberjalanselamamemiliki manfaat bagi masyarakat banyak, wilayah sekitar, serta tidak menimbulkan ketimpangan. Selain itu, konsep pemerintahan sekarang juga membangun poros maritim. “JSS konsepnya tidak akan sesuai. Makanya ditunda sampai pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Andrinof mengatakan, untuk menghubungkan jalur logistik antara Jawa dan Sumatera, Jembatan Selat Sunda tidak diperlukan. Itu bisa diselesaikan dengan penambahan dermaga dan perbaikan kapalkapal tua di wilayah pelabuhan yang menghubungkan dua pulau tersebut. Sementara itu, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna mengatakan, solusi kemacetan angkutan dan biaya logistik tidak akan selesai dengan membangun jembatan.

Pemerintah beranggapan, jika JSS dibangun, yang diuntungkan hanya dua wilayah yakni Jawa dan Sumatera. “Hal lain kenapa proyek ini tidak menjadi prioritas ada dua hal yakni proyek ini akan melebarkan ketimpangan antara Jawa-Sumatera dan luar Jawa- Sumatera. Kemudian, jika jembatan ini dibangun, harga-harga rumah di wilayah tersebut akan naik dengan tinggi dan belum sesuai taraf pendapatan masyarakat setempat,” tuturnya.

Ichsan amin