SP Inalum Tolak Permintaan Listrik untuk PLN
Senin, 10 November 2014 - 14:42 WIB
SP Inalum Tolak Permintaan Listrik untuk PLN
A
A
A
JAKARTA - Setelah menolak secara halus keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Inlaum memberikan tambahan listrik bagi sektor lainnya, Serikat Pekerja (SP) Inalum berdialog dengan stakeholders.
Hal ini dilakukan setelah informasi pasokan Inalum kepada PLN seperti yang diungkapkan Dirut PLN Nur Pamudji sebesar 300 MW bagi pelanggan PLN baru.
"Ini sudah melanggar janji dan tidak sesui kepentingan masyarakat Sumut," kata Ketua SP Inalum Ridwan dalam rilisnya, Senin (10/11/2014).
Dia berharap pemerintah meninjau ulang tentang untung ruginya terhadap Inalum. Hal tersebut akan berdampak luas bagi kelangsungan operasi Inalum dan mitra kerja serta masyarakat sekitar.
Ridwan mengatakan, lebih dari 10 tahun masalah krisis listrik terjadi di Sumatera Utara, tapi usaha nyata PLN mengatasi hal ini terkesan tidak serius.
Menurutnya, pemadaman secara bergilir yang dilakukan PLN diyakini tidak menyebabkan pengangguran.
"Namun pasokan yang diperintahkan pemerintah kepada PLN oleh Inalum pasti akan merugikan, tidak hanya kepada perusahaan namun juga pada karyawan, mitra kerja dan masyarakat," ujarnya.
Karena itu, pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan terhadap masalah tersebut.
"Bangsa ini harus melihat ke depan, jangan hanya mementingkan kepentingan kelompok saja, harus dipikirkan kepentingan rakyat Sumut," pungkasnya.
Hal ini dilakukan setelah informasi pasokan Inalum kepada PLN seperti yang diungkapkan Dirut PLN Nur Pamudji sebesar 300 MW bagi pelanggan PLN baru.
"Ini sudah melanggar janji dan tidak sesui kepentingan masyarakat Sumut," kata Ketua SP Inalum Ridwan dalam rilisnya, Senin (10/11/2014).
Dia berharap pemerintah meninjau ulang tentang untung ruginya terhadap Inalum. Hal tersebut akan berdampak luas bagi kelangsungan operasi Inalum dan mitra kerja serta masyarakat sekitar.
Ridwan mengatakan, lebih dari 10 tahun masalah krisis listrik terjadi di Sumatera Utara, tapi usaha nyata PLN mengatasi hal ini terkesan tidak serius.
Menurutnya, pemadaman secara bergilir yang dilakukan PLN diyakini tidak menyebabkan pengangguran.
"Namun pasokan yang diperintahkan pemerintah kepada PLN oleh Inalum pasti akan merugikan, tidak hanya kepada perusahaan namun juga pada karyawan, mitra kerja dan masyarakat," ujarnya.
Karena itu, pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan terhadap masalah tersebut.
"Bangsa ini harus melihat ke depan, jangan hanya mementingkan kepentingan kelompok saja, harus dipikirkan kepentingan rakyat Sumut," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
