Susi Khawatir Moratoriumnya Disalahgunakan Oknum
Selasa, 11 November 2014 - 21:17 WIB
Susi Khawatir Moratoriumnya Disalahgunakan Oknum
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui dirinya khawatir akan aturan moratorium izin baru terhadap kapal asing di Indonesia akan disalahgunakan oknum yang ikut bermain dan membiarkan kapal asing melaut di wilayah teritori Indonesia.
Pasalnya, Susi menyadari, bahwa selama ini masih ada oknum di lembaga seperti Pemda, Kepolisian bahkan di KKP sendiri yang ikut bermain dan bertindak sebagai oknum tersebut. Jika demikian, Susi memastikan aturan moratorium tidak akan efektif.
"Aparat itu sekarang ada pihak manapun dan pemerintah daerah ikut bermain. Itu oknum berbahaya. Ini yang saya khawatirkan bahwa moratorium ini tidak efektif di lapangan," ucap Susi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Selain itu juga, pemerintah Indonesia mengalami keterbatasan dalam hal pemantauan. Misalnya kepolisian laut hanya punya 460 kapal yang waktu berlayarnya cuma 60 hari dalam setahun dan dua jam dalam sehari. Begitu juga dengan kapal milik KKP yang hanya bisa berlayar 60 hari dalam satu tahun karena keterbatasan bahan bakar.
"Ambisi kita setinggi langit, tapi kenyataannya kita akan lakukan yang terbaik. Saya bukan pakarnya, sekolah saja enggak selesai, dan masalah ini terlalu complicated," tegasnya.
Satu-satunya cara yang ampuh menurut Susi adalah dengan menyurati duta besar negara yang ketahuan mengeoperasikan kapal ilegal. Susi telah meminta bantuan komitmen duta besar tersebut untuk menjaga kapal mereka agar tidak menangkap ikan Indonesia secara ilegal.
"Kita kirim surat ke kedutaan, jika kapal ini masih terjadi demikian, melaut di kita, mohon dengan moratorium ini anda panggil pulang kapal anda, mereka sudah komitmen waktu itu. Kita akan coba dengan persuasif," tutupnya.
(Baca: Susi: Sektor Perikanan RI Harusnya Berjaya Sejak 2004)
Pasalnya, Susi menyadari, bahwa selama ini masih ada oknum di lembaga seperti Pemda, Kepolisian bahkan di KKP sendiri yang ikut bermain dan bertindak sebagai oknum tersebut. Jika demikian, Susi memastikan aturan moratorium tidak akan efektif.
"Aparat itu sekarang ada pihak manapun dan pemerintah daerah ikut bermain. Itu oknum berbahaya. Ini yang saya khawatirkan bahwa moratorium ini tidak efektif di lapangan," ucap Susi dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Selain itu juga, pemerintah Indonesia mengalami keterbatasan dalam hal pemantauan. Misalnya kepolisian laut hanya punya 460 kapal yang waktu berlayarnya cuma 60 hari dalam setahun dan dua jam dalam sehari. Begitu juga dengan kapal milik KKP yang hanya bisa berlayar 60 hari dalam satu tahun karena keterbatasan bahan bakar.
"Ambisi kita setinggi langit, tapi kenyataannya kita akan lakukan yang terbaik. Saya bukan pakarnya, sekolah saja enggak selesai, dan masalah ini terlalu complicated," tegasnya.
Satu-satunya cara yang ampuh menurut Susi adalah dengan menyurati duta besar negara yang ketahuan mengeoperasikan kapal ilegal. Susi telah meminta bantuan komitmen duta besar tersebut untuk menjaga kapal mereka agar tidak menangkap ikan Indonesia secara ilegal.
"Kita kirim surat ke kedutaan, jika kapal ini masih terjadi demikian, melaut di kita, mohon dengan moratorium ini anda panggil pulang kapal anda, mereka sudah komitmen waktu itu. Kita akan coba dengan persuasif," tutupnya.
(Baca: Susi: Sektor Perikanan RI Harusnya Berjaya Sejak 2004)
(gpr)
