Menteri Rini Seleksi Dirut Pertamina Tanpa Restu Jokowi
Menteri Rini Seleksi Dirut Pertamina Tanpa Restu Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Global Future Institute (GFI) Hendrajit menyebut bahwa skema ekonomi neoliberal secara sistematis dan terencana dijabarkan dalam tata kelola migas Indonesia termasuk di dalam tubuh Pertamina.
"Menelisik skenario Menteri BUMN Rini Soemarno, nampaknya agenda privatisasi Pertamina akan menjadi prioritas dalam rangka meliberalisasikan sektor hilir dan untuk mendukung skema ini, maka dari itu tugas utama Dirut Pertamina yang baru nantinya," kata Hendrajit dalam acara Polemik Sindo Trijaya Network dengan tema "Bola Panas BBM" di Jakarta, Sabtu (15/11/2014).
Menurutnya, Presiden Jokowi belum mengetahui bahwa Rini melakukan seleksi terhadap calon direksi dan komisaris PT Pertamina.
"Seharusnya Rini menanyakan apakah Presiden setuju dengan calon-calon ini? Apakah presiden punya calon?" ujarnya.
Dia mengungkapkan, sebaliknya Rini justru mengusulkan presiden agar menandatangani Keputusan Presiden yang isinya untuk pemilihan dan penetapan direksi BUMN cukup dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri BUMN.
"Untungnya Jokowi tidak menandatangani SK tersebut karena dicegah oleh Mensesneg. Karena seharusnya untuk BUMN strategis yang jumlahnya 25 mutlak presiden yang menetapkan, memilih dan menunjuk direksi dan komisaris tersebut," ucapnya.
"Ini kejadian sepekan sebelum Jokowi ke China. Harapan kita tim Mensesneg bisa menjaga supaya Jokowi tidak salah langkah karena usulan-usulan Rini," tutupnya.
"Menelisik skenario Menteri BUMN Rini Soemarno, nampaknya agenda privatisasi Pertamina akan menjadi prioritas dalam rangka meliberalisasikan sektor hilir dan untuk mendukung skema ini, maka dari itu tugas utama Dirut Pertamina yang baru nantinya," kata Hendrajit dalam acara Polemik Sindo Trijaya Network dengan tema "Bola Panas BBM" di Jakarta, Sabtu (15/11/2014).
Menurutnya, Presiden Jokowi belum mengetahui bahwa Rini melakukan seleksi terhadap calon direksi dan komisaris PT Pertamina.
"Seharusnya Rini menanyakan apakah Presiden setuju dengan calon-calon ini? Apakah presiden punya calon?" ujarnya.
Dia mengungkapkan, sebaliknya Rini justru mengusulkan presiden agar menandatangani Keputusan Presiden yang isinya untuk pemilihan dan penetapan direksi BUMN cukup dilaksanakan sepenuhnya oleh Menteri BUMN.
"Untungnya Jokowi tidak menandatangani SK tersebut karena dicegah oleh Mensesneg. Karena seharusnya untuk BUMN strategis yang jumlahnya 25 mutlak presiden yang menetapkan, memilih dan menunjuk direksi dan komisaris tersebut," ucapnya.
"Ini kejadian sepekan sebelum Jokowi ke China. Harapan kita tim Mensesneg bisa menjaga supaya Jokowi tidak salah langkah karena usulan-usulan Rini," tutupnya.
(rna)
Explore More