Pemerintah Dinilai Gagal Amankan Kebutuhan Dasar Rakyat
Pemerintah Dinilai Gagal Amankan Kebutuhan Dasar Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal mengamankan kebutuhan dasar rakyat sebelum memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) Bambang Soesatyo mengatakan, kenaikan tajam harga aneka kebutuhan pokok rakyat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk beras, menjadi bukti para menteri ekonomi Kabinet Kerja gagal meredam dampak negatif isu kenaikan harga BBM.
Padahal, kata dia, pengalaman menunjukan bahwa kenaikan harga BBM akan selalu diikuti naiknya harga barang dan jasa.
Terutama, harga komoditas kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan penumpang pada semua moda transportasi.
"Ketidakmampuan para menteri meredam dampak negatif itu akan semakin menyengsarakan rakyat," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Selasa (18/11/2014).
Bambang berpendapat, kompensasi kenaikan harga BBM yang diberikan pemerintah melalui bantuan non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tidak akan mengurangi penderitaan warga miskin.
Karena, kata lonjakan harga barang dan jasa biasanya jauh lebih tinggi. Bahkan, aneka komoditi kebutuhan pokok rakyat telah melambung sebelum harga baru BBM bersubsidi diberlakukan.
"Inilah pil pahit dari Presiden Jokowi yang harus ditelan seluruh rakyat Indonesia. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," jelasnya.
"Pemerintah Jokowi yang belum mencatat prestasi apa pun tidak berhak menuntut pengorbanan dari rakyat. Sekecil apa pun," tandas Bambang.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) Bambang Soesatyo mengatakan, kenaikan tajam harga aneka kebutuhan pokok rakyat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk beras, menjadi bukti para menteri ekonomi Kabinet Kerja gagal meredam dampak negatif isu kenaikan harga BBM.
Padahal, kata dia, pengalaman menunjukan bahwa kenaikan harga BBM akan selalu diikuti naiknya harga barang dan jasa.
Terutama, harga komoditas kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan penumpang pada semua moda transportasi.
"Ketidakmampuan para menteri meredam dampak negatif itu akan semakin menyengsarakan rakyat," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Selasa (18/11/2014).
Bambang berpendapat, kompensasi kenaikan harga BBM yang diberikan pemerintah melalui bantuan non tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), tidak akan mengurangi penderitaan warga miskin.
Karena, kata lonjakan harga barang dan jasa biasanya jauh lebih tinggi. Bahkan, aneka komoditi kebutuhan pokok rakyat telah melambung sebelum harga baru BBM bersubsidi diberlakukan.
"Inilah pil pahit dari Presiden Jokowi yang harus ditelan seluruh rakyat Indonesia. Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, sama artinya Jokowi tidak punya itikad baik terhadap rakyat," jelasnya.
"Pemerintah Jokowi yang belum mencatat prestasi apa pun tidak berhak menuntut pengorbanan dari rakyat. Sekecil apa pun," tandas Bambang.
(izz)
Explore More