Optimalkan Bendahara Pemerintah untuk Pendapatan Pajak
Selasa, 18 November 2014 - 23:03 WIB
Optimalkan Bendahara Pemerintah untuk Pendapatan Pajak
A
A
A
SEMARANG - Peran bendahara pemerintah sangat penting dalam mengatur proses keuangan, khususnya dalam melaksanakan fungsi dan peran utamanya dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana APBN/APBD.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Edi Slamet Irianto mengatakan, keberadaan bendahara berkaitan erat dengan pajak.
“Kaitan tersebut terutama dalam melaksanakan pemotongan maupun pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai, maupun pembelian barang serta pemakaian jasa dari pihak ketiga atau rekanan dari bendahara,” katanya, disela-sela Gathering Bendahara di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (18/11/2014).
Dia mengatakan, pajak perlu menjadi perhatian dan prioritas yang sangat penting, termasuk di dalamnya bendahara terutama berkaitan dengan belanja negara dimana di dalamnya ada pajak yang harus dipotong dan dipungut oleh para bendahara.
Permasalahan lain yang juga harus menjadi perhatian bagi para bendahara menurut Edi Slamet, adalah mengenai jangka waktu penyetoran dan pelaporan pajak bendahara untuk tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
Hal ini berkaitan dengan periode rencana belanja negara yaitu belanja negara pada bulan tersebut terutama belanja rutin. “Bendaharawan sebagai salah satu aparatur negara harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya,” ucapnya.
Asisten IV Bidang Administrasi Pemrov Jateng Eddy Djoko Pramono menyatakan, bahwa salah satu upaya peningkatan pendapatan negara dan daerah adalah melalui penerimaan pajak.
Penerapan pajak ini jangan dianggap sebagai tambahan beban bagi rakyat tetapi harus dipahami sebagai salah satu bentuk kontribusi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.
“Gubernur (Ganjar Pranowo) mengharapkan bendahara untuk selalu meningkatkan kemampuannya mengenai perpajakan terutama berkaitan dengan perubahan regulasi perpajakan. Bendahara perlu meningkatkan pemahamannya secara lebih intensif, sehingga diharapkan bendahara dapat memanfaatkan acara gathering untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan,” tandasnya.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Edi Slamet Irianto mengatakan, keberadaan bendahara berkaitan erat dengan pajak.
“Kaitan tersebut terutama dalam melaksanakan pemotongan maupun pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai, maupun pembelian barang serta pemakaian jasa dari pihak ketiga atau rekanan dari bendahara,” katanya, disela-sela Gathering Bendahara di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (18/11/2014).
Dia mengatakan, pajak perlu menjadi perhatian dan prioritas yang sangat penting, termasuk di dalamnya bendahara terutama berkaitan dengan belanja negara dimana di dalamnya ada pajak yang harus dipotong dan dipungut oleh para bendahara.
Permasalahan lain yang juga harus menjadi perhatian bagi para bendahara menurut Edi Slamet, adalah mengenai jangka waktu penyetoran dan pelaporan pajak bendahara untuk tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
Hal ini berkaitan dengan periode rencana belanja negara yaitu belanja negara pada bulan tersebut terutama belanja rutin. “Bendaharawan sebagai salah satu aparatur negara harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya,” ucapnya.
Asisten IV Bidang Administrasi Pemrov Jateng Eddy Djoko Pramono menyatakan, bahwa salah satu upaya peningkatan pendapatan negara dan daerah adalah melalui penerimaan pajak.
Penerapan pajak ini jangan dianggap sebagai tambahan beban bagi rakyat tetapi harus dipahami sebagai salah satu bentuk kontribusi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.
“Gubernur (Ganjar Pranowo) mengharapkan bendahara untuk selalu meningkatkan kemampuannya mengenai perpajakan terutama berkaitan dengan perubahan regulasi perpajakan. Bendahara perlu meningkatkan pemahamannya secara lebih intensif, sehingga diharapkan bendahara dapat memanfaatkan acara gathering untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan,” tandasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
