SKK Migas-KKKS Tingkatkan CSR

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berkomitmen mengembangkan pendidikan di Wilayah Kerja (WK) Migas.

Senior Manager for Institutional Relations SKK Migas Nyimas F Rikani mengatakan, terdapat 322 KKKS yang mengembangkan eksplorasi di Indonesia di bawah SKK Migas. Adapun masing-masing perusahaan migas ini mempunyai kewajiban melakukan kegiatan CSR sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Migas.

“Sesuai UU perusahaan, wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan menjalankan fungsisosial masyarakat disekitar wilayah kerja mereka sebagai pendukung operasi program kelancaran operasi,” kata dia saat Focus Group Discussion Inovasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Bidang Pendidikan di Gedung SINDO, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, program CSR yang dikucurkan KKKS tidak boleh dalam bentuk tunai, namun harus melalui program sosial yang telah diatur dalam UU Migas. Sehingga tujuan CSR yang diamanatkan oleh UU Migas dapat tercapai, yakni menciptakan program kepedulian terhadap masyarakat sesuai dengan fungsi sosial.

“Misalnya permasalahan terkait dunia pendidikan. Antara lain rendahnya kualitas guru, kesejahteraan guru, melakukan pelatihan, prestasi siswa, pemerataan kesempatan pendidikan, dan mahalnya kebutuhan untuk memenuhi biaya pendidikan,” kata dia. Semisal banyak daerah terpencil yang belum mendapatkan pendidikan yang laik bahkan harus menempuh jarak yang jauh menyeberangi sungai.

Memang diakuinya, SKK Migas bersama KKKS belum mampu banyak membantu mewujudkan cita-cita dan memberikan pendidikan yang laik di daerah terpencil. “Tapi peran KKKS dan SKK Migas cukup tinggi. masyarakat dan daerah terpencil yang infrastrukturnya tidak memadai terus menjadi prioritas kami,” katanya.

Kendati demikian, Rikani mengatakan program sosial tidak boleh berbenturan dengan pemerintah. Selain itu, program CSR KKKS harus memberikan manfaat jangka pendek maupun panjang bagi masyarakat sekitar wilayah operasi migas. “Kami ingin program yang berkelanjutan, tapi juga perlu koordinasi agar tidak tumpang tindih dengan pemerintah. Selain itu, tidak berorientasi politik maupun SARA,” ungkapnya.

Bentuk pelaksanaannya pun, lanjutnya, harus bekerja sama dengan dinas pendidikan di mana wilayah operasi berada. Selain itu, juga bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Di tempat yang sama, Vice President Public and Government Affairs Exxon Mobil Erwin Maryoto mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan program CSR yang diamanatkan dalam UU Migas.

Selama ini program yang dilaksanakan adalah pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi. “Kami ingin menjadi mitra strategis, kami ingin memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata dia. Dari berbagai macam program yang ada, Erwin menyadari bahwa pendidikan merupakan kunci utama kemajuan bangsa. Exxon terus mendukung demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

“Kami percaya pendidikan paling penting. Exxon terus berkomitmen mendorong pendidikan yang lebih baik seperti perbaikan kualitas guru,” katanya. Direktur Putera Sampoerna Foundation Ari Kunwidodo mengatakan, strategi program CSR di dunia pendidikan sebenarnya masih banyak cara.

Selain beasiswa, banyak program yang bisa dikembangkan lagi, misalnya dukungan terhadap pendidikan di sektor maritim. “Presiden sekarang lagi fokus pada sektor maritim. Ini bisa dihubungkan dengan kegiatan industri hulu migas di offshore dengan program pengembangan yang lebih luas,” kata Ari. Ia mengakui program CSR di dunia pendidikan sekarang ini kurangdiminatiperusahaan.

Karena programnya berkutat di beasiswa, perbaikan infrastruktur sekolah dan lainnya. Tapi sebenarnya masih ada strategi lain untuk menarik perusahaan memberikan program CSR di pendidikan sektor maritim. “Kalau berkutat di situ-situ saja tidak menarikbagi perusahaan. Makanya harus punya terobosan lain seperti pendidikan yang bergerak di sektor maritim,” kata Ari.

Nanang wijayanto