Sistem Anggaran SKK Migas Diusulkan Seperti BLU
Selasa, 25 November 2014 - 11:29 WIB
Sistem Anggaran SKK Migas Diusulkan Seperti BLU
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mengkaji penerapan sistem anggaran operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) layaknya seperti pada Badan Layanan Umum (BLU).
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, SKK Migas memperoleh anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. “Kita minta pertimbangan, bagaimana jika keuangan SKK Migas jadi BLU,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said seusai rapat anggaran SKK Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, meski pemerintah belum menentukan bentukbarudariSKKMigasyang akan kedaluwarsa di akhir 2014 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK), anggaran untuk badan tersebut telah dialokasikan. Sebelum diputuskan, kata Mardiasmo, seluruh kegiatan operasional SKK Migas akan dibiayai oleh APBN.
Selain itu, SKK Migas juga memperoleh dana1% dariretensipendapatan negara di sektor migas. Sementara terkait sistem operasional anggaran SKK Migas yang diusulkan seperti BLU, Mardiasmo mengatakan, hal itu masih dalam pertimbangan dari berbagai pihak seperti Kementerian ESDM, SKK Migas dan Kementerian Keuangan.
“Kita lihat apakah bisa seperti itu (BLU), yang penting jangan sampai kinerja SKK Migas terganggu,” tandasnya. Sebelumnya Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyatakan keinginannya untuk mengubah struktur dan sistem keuangan SKK Migas menjadi seperti BLU. BLU merupakan badan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan keuntungan.
Amien menilai, sistem kerja maupun penganggaran di SKK Migas seharusnya fleksibel. Namun jika harus mengikuti mekanisme dalam APBN, fleksibilitas itu akan berkurang. “Tidak cocok. SKK Migas harus deal dengan industri hulu migas,” ucapnya.
Agar sistem operasional di SKK Migas berjalan lebih baik dan ada kepastian hukum, Amien berharap manajemen keuangan SKK Migas bisa mengadopsi sistem keuangan seperti BLU. Menurut dia, BLU sudah ada aturannya dari Menteri Keuangan dan bisa diterapkan di sistem keuangan SKK Migas. “Dengan begitu, capex (belanja modal) dan asetnya masuk bagian milik negara, tapi dana operasionalnya fleksibel oleh SKK Migas,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Amien juga meminta mekanisme cost recovery diubah guna meningkatkan transparansi sistem keuangan di SKK Migas agar anggaran dapat berjalan secara efektif dan produktif. “Nantinya pengeluaranpengeluaran bisa dipastikan. Karena, selama ini tidak bisa dipastikan karena sifat kegiatannya operasional,” kata dia.
Nanang wijayanto
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, SKK Migas memperoleh anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. “Kita minta pertimbangan, bagaimana jika keuangan SKK Migas jadi BLU,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said seusai rapat anggaran SKK Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, meski pemerintah belum menentukan bentukbarudariSKKMigasyang akan kedaluwarsa di akhir 2014 sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK), anggaran untuk badan tersebut telah dialokasikan. Sebelum diputuskan, kata Mardiasmo, seluruh kegiatan operasional SKK Migas akan dibiayai oleh APBN.
Selain itu, SKK Migas juga memperoleh dana1% dariretensipendapatan negara di sektor migas. Sementara terkait sistem operasional anggaran SKK Migas yang diusulkan seperti BLU, Mardiasmo mengatakan, hal itu masih dalam pertimbangan dari berbagai pihak seperti Kementerian ESDM, SKK Migas dan Kementerian Keuangan.
“Kita lihat apakah bisa seperti itu (BLU), yang penting jangan sampai kinerja SKK Migas terganggu,” tandasnya. Sebelumnya Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyatakan keinginannya untuk mengubah struktur dan sistem keuangan SKK Migas menjadi seperti BLU. BLU merupakan badan pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa tanpa mengutamakan keuntungan.
Amien menilai, sistem kerja maupun penganggaran di SKK Migas seharusnya fleksibel. Namun jika harus mengikuti mekanisme dalam APBN, fleksibilitas itu akan berkurang. “Tidak cocok. SKK Migas harus deal dengan industri hulu migas,” ucapnya.
Agar sistem operasional di SKK Migas berjalan lebih baik dan ada kepastian hukum, Amien berharap manajemen keuangan SKK Migas bisa mengadopsi sistem keuangan seperti BLU. Menurut dia, BLU sudah ada aturannya dari Menteri Keuangan dan bisa diterapkan di sistem keuangan SKK Migas. “Dengan begitu, capex (belanja modal) dan asetnya masuk bagian milik negara, tapi dana operasionalnya fleksibel oleh SKK Migas,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Amien juga meminta mekanisme cost recovery diubah guna meningkatkan transparansi sistem keuangan di SKK Migas agar anggaran dapat berjalan secara efektif dan produktif. “Nantinya pengeluaranpengeluaran bisa dipastikan. Karena, selama ini tidak bisa dipastikan karena sifat kegiatannya operasional,” kata dia.
Nanang wijayanto
(ars)
