ESDM Minta Kementerian BUMN Sediakan Lahan Pembangkit
ESDM Minta Kementerian BUMN Sediakan Lahan Pembangkit
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said meminta kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengupayakan perolehan lahan bagi pembangunan pembangkit listrik di dalam negeri.
Sudriman menilai, sejumlah perusahaan BUMN memiliki lahan tak terpakai, sehingga pemerintah tak perlu mencari lahan baru atau melakukan pembebasan tanah.
"Saya tadi bicara dengan Bu Rini (Menteri BUMN), tanah-tanah BUMN banyak kalau bisa dimanfaatkan untuk tapak-tapak pembangkit listrik," kata Sudirman di Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Sudirman menyadari persoalan pembangunan pembangkit memang tak berkutat pada perolehan lahan. Sejumlah pembangunan pembangkit kerap terkendala oleh perolehan izin yang memang menjadi wewenang lintas kementerian lain.
"PLN juga butuh dukungan dari kementerian lain, misalnya kementerian kehutanan dan lingkungan hidup karena mereka sangat berperan memberikan izin untuk transmisi yang kadang-kadang melalui hutan," tutur Sudirman.
Sudirman menyampaikan, faktor krusial dalam pembangunan pembangkit adalah persoalan komitmen para kontraktor. Dia menuding, para kontraktor tak pernah menepati janji untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit.
"PLN sendiri tidak bisa mendorong kontraktor ini untuk menyelesaikannya karena kontraktor didukung oleh kekuatan politik," ucap Sudirman.
Kendati demikian, Sudirman memaparkan, perusahaan plat merah kelistrikan itu telah berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik karena kerap mengalami berbagai hambatan, mulai dari perolehan lahan, sampai pembebasan tanah.
"Mereka juga perlu dukungan dari pemerintah, penyederhanaan perizinan, support dana dari luar, dan tanah yang akan digunakan," tuturnya.
Guna menindaklanjuti persoalan tersebut, Kementerian ESDM bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Diskusi tersebut mengarah pada upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mempercepat pembangunan pembangkit listrik.
"Nanti akan didiskusikan dengan Wapres," kata Sudirman.
Sudriman menilai, sejumlah perusahaan BUMN memiliki lahan tak terpakai, sehingga pemerintah tak perlu mencari lahan baru atau melakukan pembebasan tanah.
"Saya tadi bicara dengan Bu Rini (Menteri BUMN), tanah-tanah BUMN banyak kalau bisa dimanfaatkan untuk tapak-tapak pembangkit listrik," kata Sudirman di Jakarta, Kamis (27/11/2014).
Sudirman menyadari persoalan pembangunan pembangkit memang tak berkutat pada perolehan lahan. Sejumlah pembangunan pembangkit kerap terkendala oleh perolehan izin yang memang menjadi wewenang lintas kementerian lain.
"PLN juga butuh dukungan dari kementerian lain, misalnya kementerian kehutanan dan lingkungan hidup karena mereka sangat berperan memberikan izin untuk transmisi yang kadang-kadang melalui hutan," tutur Sudirman.
Sudirman menyampaikan, faktor krusial dalam pembangunan pembangkit adalah persoalan komitmen para kontraktor. Dia menuding, para kontraktor tak pernah menepati janji untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit.
"PLN sendiri tidak bisa mendorong kontraktor ini untuk menyelesaikannya karena kontraktor didukung oleh kekuatan politik," ucap Sudirman.
Kendati demikian, Sudirman memaparkan, perusahaan plat merah kelistrikan itu telah berkomitmen untuk mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik karena kerap mengalami berbagai hambatan, mulai dari perolehan lahan, sampai pembebasan tanah.
"Mereka juga perlu dukungan dari pemerintah, penyederhanaan perizinan, support dana dari luar, dan tanah yang akan digunakan," tuturnya.
Guna menindaklanjuti persoalan tersebut, Kementerian ESDM bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Diskusi tersebut mengarah pada upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mempercepat pembangunan pembangkit listrik.
"Nanti akan didiskusikan dengan Wapres," kata Sudirman.
(rna)
Explore More