Dwi Dikhawatirkan Jadi Pintu Masuk Mafia Migas
Minggu, 30 November 2014 - 15:23 WIB
Dwi Dikhawatirkan Jadi Pintu Masuk Mafia Migas
A
A
A
JAKARTA - Direktur Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengawatirkan bahwa ditunjukkanya Dwi Soetjipto sebagai Bos Pertamina bisa saja menjadi pintu masuk mafia minyak dan gas (migas), yang merugikan negara.
Pasalnya, latar belakang Dwi yang tidak paham serta tidak berpengalaman di bidang migas. Ketidaktahuan Dwi menjadi celah masuknya kepentingan yang merugikan negara.
"Bisa saja ini dibuat celah untuk menjebak memberi masukan yang negatif. Ketidaktahuan Dwi kemudian memasukkan usulan merugikan negara bisa disetujui karena tidak paham," ucap Karyono dalam diskusi di Jakarta, Minggu (30/11/2014).
Kecurigaan Karyono semakin besar karena seleksi Bos Pertamina dilakukan secara tertutup. Selain itu, nama direksi lama tidak dimasukkan dalam calon yang bertarung dalam memerebutkan jabatan tersebut.
"Pemilihan tertutup dan masalah lain perusahaan yang ditunjuk konsultan PT DDI dan dikabarkan punya hubungan dekat dengan keluarga Soemarno. Proses seleksi mengabaikan spirit tata kelola yang baik, sekaligus mengabaikan good governance karena mengabaikan transparansi tadi," tegasnya.
Menurut Karyono, pemimpin perusahaan migas sekelas Pertamina harusnya orang yang memiliki kemampuan dan pemahaman serta pengalaman di bidang migas. Karyono pesimistis dengan Dwi yang tidak memiliki pengalaman akan mampu membawa Pertamina lebih baik.
"Tentu seorang pemimpin perusahaan Pertamina harusnya memahami sektor hulu dan hilir, mengambil keputusan tepat. Susah kalau tidak tahu dan tidak memahami sektor migas," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Wanika berpesan agar Dwi bisa mengutamakan kepentingan negara dari pembelian ladang-ladang minyak.
"Dia harus memikirkan negara. Misalnya, yang tidak boleh dilakukan itu adalah kalau Pertamina punya uang, kemudian dia beli ladang-ladang minyak. Sebagai suatu perusahaan milik negara sebagaimana perusahaan-perusahaan minyak negara lain juga, tidak pernah beli lapangan minyak di negaranya sendiri," ujarnya.
Misalnya, Kardaya melanjutkan, Petronas tak pernah membeli lapangan minyak di negara asalnya. Begitu juga dengan China, yang juga tidak pernah membeli lapangan minyak di dalam negeri.
"Jadi kalau beli itu , mereka beli lapangan minyak di luar. Lalu hasil minyaknya dibawa ke Indonesia. Jangan belinya di sini. Karena kalau belinya di sini, tidak akan menambah supply," imbuh dia.
Pasalnya, latar belakang Dwi yang tidak paham serta tidak berpengalaman di bidang migas. Ketidaktahuan Dwi menjadi celah masuknya kepentingan yang merugikan negara.
"Bisa saja ini dibuat celah untuk menjebak memberi masukan yang negatif. Ketidaktahuan Dwi kemudian memasukkan usulan merugikan negara bisa disetujui karena tidak paham," ucap Karyono dalam diskusi di Jakarta, Minggu (30/11/2014).
Kecurigaan Karyono semakin besar karena seleksi Bos Pertamina dilakukan secara tertutup. Selain itu, nama direksi lama tidak dimasukkan dalam calon yang bertarung dalam memerebutkan jabatan tersebut.
"Pemilihan tertutup dan masalah lain perusahaan yang ditunjuk konsultan PT DDI dan dikabarkan punya hubungan dekat dengan keluarga Soemarno. Proses seleksi mengabaikan spirit tata kelola yang baik, sekaligus mengabaikan good governance karena mengabaikan transparansi tadi," tegasnya.
Menurut Karyono, pemimpin perusahaan migas sekelas Pertamina harusnya orang yang memiliki kemampuan dan pemahaman serta pengalaman di bidang migas. Karyono pesimistis dengan Dwi yang tidak memiliki pengalaman akan mampu membawa Pertamina lebih baik.
"Tentu seorang pemimpin perusahaan Pertamina harusnya memahami sektor hulu dan hilir, mengambil keputusan tepat. Susah kalau tidak tahu dan tidak memahami sektor migas," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Wanika berpesan agar Dwi bisa mengutamakan kepentingan negara dari pembelian ladang-ladang minyak.
"Dia harus memikirkan negara. Misalnya, yang tidak boleh dilakukan itu adalah kalau Pertamina punya uang, kemudian dia beli ladang-ladang minyak. Sebagai suatu perusahaan milik negara sebagaimana perusahaan-perusahaan minyak negara lain juga, tidak pernah beli lapangan minyak di negaranya sendiri," ujarnya.
Misalnya, Kardaya melanjutkan, Petronas tak pernah membeli lapangan minyak di negara asalnya. Begitu juga dengan China, yang juga tidak pernah membeli lapangan minyak di dalam negeri.
"Jadi kalau beli itu , mereka beli lapangan minyak di luar. Lalu hasil minyaknya dibawa ke Indonesia. Jangan belinya di sini. Karena kalau belinya di sini, tidak akan menambah supply," imbuh dia.
(rna)
Lihat Juga :
