Perbankan Syariah Andalkan Jumlah Terbesar Nasabah
Rabu, 03 Desember 2014 - 05:03 WIB
Perbankan Syariah Andalkan Jumlah Terbesar Nasabah
A
A
A
BANDUNG - Meskipun era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) bagi perbankan baru berlaku tahun 2020, perbankan syariah didorong untuk terus tumbuh. Apalagi jumlah nasabah keuangan syariah Indonesia tercatat sebagai yang terbesar di dunia yakni 37,3 juta.
Kepala Ekekutif Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Kartika Wirjpatmodjo mengatakan, besarnya jumlah tersebut menjadi modal strategis bagi perbankan syariah. Namun begitu, upaya peningkatan keunggulan dalam dinamika persaingan bisnis perbankan tetap harus diperhatikan.
“Keuangan syariah Indonesia telah menjadi kiblat baru keuangan syariah dunia. Tantangan terdekat adalah masuknya MEA. Besarnya jumlah nasabah harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa bersaing di era pasar bebas,” ungkapnya di sela seminar Mendorong Pertumbungan Industri Perbankan Syariah di Trans Hotel Bandung, Selasa (2/12/2014).
Bekerja sama dengan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), pada 2014 ini LPS ikut mendorong pertumbuhan bank syariah, termasuk dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Sebab, LPS memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas industri perbankan syariah di Indoneia.
“Sistem perbankan di kita menganut dual banking system dimana instabilitas pada industri perbankan syariah juga dapat mengganggu stabilitas perbankan secara keseluruhan,” katanya.
Pada era MEA nanti, kata dia, pelaku bisnis di Indonesia termasuk industri perbankan syariah harus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang semakin ketat.
“Penerapan ekonomi yang terintegrasi melewati batas antar Negara membuat persaingan bisnis semakin ketat,” sebutnya.
Pada akhir 2013 perbankan syariah Indonesia telah menjadi perbankan syariah dengan ritel terbesar di dunia yang memiliki 17,3 juta nasabah, 2.990 kantor bank, 1.267 layanan syariah yang didukung oleh 43 ribu karyawan. Dari sisi pangsa pasar, bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi hasil terbesar di dunia yakni sebesar 30,1 persen pada pertengahan 2014.
Data Bank Indonesia menunjukkan, Indonesia menjadi lembaga keuangan mikro syariah terbesar di dunia karena Indonesia adalah negara yang memiliki lembaga keuangan mikro syariah paling bervariasi, jumlah paling banyak khususnya adalah Baitul Mall Tamwil (BMT) yang memiliki program akad syariah satu-satunya di dunia.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Asbisindo Yuslam Fauzi menambahkan, tahun 2015 sebagai awal masuknya era MEA bagi produk dan barang akan memberi dampak kepada perbankan.
“Perbankan syariah pun akan terdampak oleh pemberlakuan MEA bagi produk dan barang di akhir tahun 2015. Karenanya, kita harus mencermatinya dari sekarang,” katanya.
Selama periode 2000-2013, pertumbuhan perbankan syariah terus positif pada kisaran 40%-46%.
“Ada perlambatan pertumbuhan pada 2013-2014 dan harus menjadi perhatian untuk menentukan strategi bagi perbankan syariah ke depannya,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Departemen Perbanyak Syariah OJK Edi Setiadi menyebutkan, ada tantangan tersendiri dalam peran pengawasan antar negara terutama terkait potensi risiko MEA terharap perbankan syariah nasional.
“Terkait MEA, permasalahan-permasalahan pengawasan antar negara dan konglomerasi di Asean akan jadi perhatian tersendiri,” katanya.
Kepala Ekekutif Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Kartika Wirjpatmodjo mengatakan, besarnya jumlah tersebut menjadi modal strategis bagi perbankan syariah. Namun begitu, upaya peningkatan keunggulan dalam dinamika persaingan bisnis perbankan tetap harus diperhatikan.
“Keuangan syariah Indonesia telah menjadi kiblat baru keuangan syariah dunia. Tantangan terdekat adalah masuknya MEA. Besarnya jumlah nasabah harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa bersaing di era pasar bebas,” ungkapnya di sela seminar Mendorong Pertumbungan Industri Perbankan Syariah di Trans Hotel Bandung, Selasa (2/12/2014).
Bekerja sama dengan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), pada 2014 ini LPS ikut mendorong pertumbuhan bank syariah, termasuk dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Sebab, LPS memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas industri perbankan syariah di Indoneia.
“Sistem perbankan di kita menganut dual banking system dimana instabilitas pada industri perbankan syariah juga dapat mengganggu stabilitas perbankan secara keseluruhan,” katanya.
Pada era MEA nanti, kata dia, pelaku bisnis di Indonesia termasuk industri perbankan syariah harus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang semakin ketat.
“Penerapan ekonomi yang terintegrasi melewati batas antar Negara membuat persaingan bisnis semakin ketat,” sebutnya.
Pada akhir 2013 perbankan syariah Indonesia telah menjadi perbankan syariah dengan ritel terbesar di dunia yang memiliki 17,3 juta nasabah, 2.990 kantor bank, 1.267 layanan syariah yang didukung oleh 43 ribu karyawan. Dari sisi pangsa pasar, bank syariah di Indonesia memiliki pangsa bagi hasil terbesar di dunia yakni sebesar 30,1 persen pada pertengahan 2014.
Data Bank Indonesia menunjukkan, Indonesia menjadi lembaga keuangan mikro syariah terbesar di dunia karena Indonesia adalah negara yang memiliki lembaga keuangan mikro syariah paling bervariasi, jumlah paling banyak khususnya adalah Baitul Mall Tamwil (BMT) yang memiliki program akad syariah satu-satunya di dunia.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Asbisindo Yuslam Fauzi menambahkan, tahun 2015 sebagai awal masuknya era MEA bagi produk dan barang akan memberi dampak kepada perbankan.
“Perbankan syariah pun akan terdampak oleh pemberlakuan MEA bagi produk dan barang di akhir tahun 2015. Karenanya, kita harus mencermatinya dari sekarang,” katanya.
Selama periode 2000-2013, pertumbuhan perbankan syariah terus positif pada kisaran 40%-46%.
“Ada perlambatan pertumbuhan pada 2013-2014 dan harus menjadi perhatian untuk menentukan strategi bagi perbankan syariah ke depannya,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Departemen Perbanyak Syariah OJK Edi Setiadi menyebutkan, ada tantangan tersendiri dalam peran pengawasan antar negara terutama terkait potensi risiko MEA terharap perbankan syariah nasional.
“Terkait MEA, permasalahan-permasalahan pengawasan antar negara dan konglomerasi di Asean akan jadi perhatian tersendiri,” katanya.
(gpr)
Lihat Juga :
