BI Buka Kantor Perwakilan di Papua Barat
A
A
A
MANOKWARI - Bank Indonesia (BI) kembali membuka kantor perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pembukaan KPwBI di provinsi Papua Barat ini merupakan komitmen nyata BI untuk mendukung perekonomian di daerah.
Gubernur Bank Indonesia Agus D W Martowardojo mengatakan, kehadiran Bank Indonesia di Papua Barat merupakan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengakselerasi reformasi struktural.
"Kami akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian Papua Barat, termasuk dalam pengendalian inflasi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah," kata Agus saat sambutan acara peresmian KPwBI Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Kamis (4/12/2014).
Dia melanjutkan, pihaknya juga akan memastikan kelancaran peredaran uang berkualitas tinggi untuk seluruh denominasi guna memfasilitasi transaksi di masyarakat.
Selain itu, BI akan memperluas layanan transaksi non-tunai hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar terhubung dengan lembaga keuangan formal.
Menurutnya, perluasan layanan ini juga akan memfasilitasi pelaksanaan tata pemerintahan berdasar teknologi informasi (e-government) di Papua Barat, termasuk penyaluran dana bantuan bersyarat secara non-tunai dari pemerintah pusat kepada masyarakat Papua Barat yang membutuhkan.
"Untuk mendukung transaksi pembayaran non-tunai, BI bertindak sebagai fasilitator pertukaran warkat kliring antarbank," papar dia.
Tercatat, aktivitas kliring di wilayah Papua sepanjang kuartal III/2014 sebesar Rp1,56 triliun atau turun 3,7% secara year on year (yoy). Adapun rata-rata nilai perputaran kliring per hari di wilayah Papua sebesar Rp25,49 miliar.
Lebih lanjut dia menuturkan, melalui kantor perwakilan BI di provinsi Papua Barat ini, BI akan membantu pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang bersentuhan dengan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Gubernur Bank Indonesia Agus D W Martowardojo mengatakan, kehadiran Bank Indonesia di Papua Barat merupakan sinergi dengan pemerintah daerah dalam mengakselerasi reformasi struktural.
"Kami akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian Papua Barat, termasuk dalam pengendalian inflasi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah," kata Agus saat sambutan acara peresmian KPwBI Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Kamis (4/12/2014).
Dia melanjutkan, pihaknya juga akan memastikan kelancaran peredaran uang berkualitas tinggi untuk seluruh denominasi guna memfasilitasi transaksi di masyarakat.
Selain itu, BI akan memperluas layanan transaksi non-tunai hingga ke seluruh pelosok wilayah untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat agar terhubung dengan lembaga keuangan formal.
Menurutnya, perluasan layanan ini juga akan memfasilitasi pelaksanaan tata pemerintahan berdasar teknologi informasi (e-government) di Papua Barat, termasuk penyaluran dana bantuan bersyarat secara non-tunai dari pemerintah pusat kepada masyarakat Papua Barat yang membutuhkan.
"Untuk mendukung transaksi pembayaran non-tunai, BI bertindak sebagai fasilitator pertukaran warkat kliring antarbank," papar dia.
Tercatat, aktivitas kliring di wilayah Papua sepanjang kuartal III/2014 sebesar Rp1,56 triliun atau turun 3,7% secara year on year (yoy). Adapun rata-rata nilai perputaran kliring per hari di wilayah Papua sebesar Rp25,49 miliar.
Lebih lanjut dia menuturkan, melalui kantor perwakilan BI di provinsi Papua Barat ini, BI akan membantu pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang bersentuhan dengan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
(rna)