Kemen PU-Pera Ajukan Tambahan Anggaran Rp28 T

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) mengajukan tambahan anggaran Rp28 triliun dalam APBNP 2015. Anggaran ini diusulkan kepada Bappenas sebagai pengalihan biaya subsidi BBM

Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuljono mengatakan, tambahan anggaran tersebut akan memperkuat dana dari APBN 2015 yang mencapai Rp85 triliun.

Tambahan dana tersebut terfokus untuk kedaulatan pangan sebesar Rp4 triliun, pembangunan jalan Rp11 triliun, sanitasi dan pemukiman sebesar Rp7 triliun, dan Rp5 triliun untuk perumahan di perbatasan.

"Kami usulkan tambahan Rp28 triliun untuk APBNP. Ini untuk mengurangi kesenjangan infrastruktur di luar pulau Jawa. Sehingga, kita fokuskan ke wilayah Timur," ujar Basuki usai pengumuman pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah di Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) di Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Dia mengatakan program ini mendorong pelayanan pemprov dan pemkab/kota dalam penyediaan infrastruktur dengan kegiatan penilaian kinerja pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum (PKPD-PU).

Kegiatan sejak 2005 ini memberikan penghargaan yang mencakup bidang penataan ruang, pekerjaan umum (sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya), dan bidang pembinaan jasa konstruksi.

"Penilaian ini dilakukan dengan melihat kombinasi antara potret dan kinerja pemda ketika menyelenggarakan sebagian urusan wajib pada lingkup PU sesuai kategori dan kriteria," tandasnya.

Peraih Penghargaan PKPD-PU

Peringkat PKPD PU 2014, kategori sub bidang penataan ruang tingkat provinsi diraih Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta. Sementara tingkat kabupaten direbut Banyuwangi, Maros, dan Sumbawa. Untuk kota direbut Balikpapan, Pekalongan, dan Bitung.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya mengeluarkan berbagai ketentuan agar masyarakat terdorong untuk menanam pohon. Ini membuat Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan penataan ruang terbaik se-Indonesia.

"Misalnya kalau naik pangkat harus tanam pohon, kalau bercerai harus tanam pohon. Cara-cara itu contoh untuk mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam penghijauan," kata Azwar, dalam kesempatan yang sama.

Dia mengaku penataan ruang tengah menjadi fokusnya untuk mewujudkan Banyuwangi berkembang secara berkelanjutan.

"Salah satu masalah krusial pasca-reformasi adalah penataan ruang di mana banyak sekali salah tata kelola. Maka kami mulai membenahi dengan serius. Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk menjaga komitmen dalam menata daerah,” katanya.

Kebijakan tata ruang Banyuwangi juga dinilai unggul karena mampu mengakomodasi kerarifan lokal. Misalnya kebijakan pembangunan hotel, desain hotel harus menonjolkan ornamen khas Banyuwangi. Bahan baku bangunan juga harus mengandung unsur material lokal. Seperti pembangunan Hotel Santika, yang bagian depannya menampilkan visualisasi batik motif Gajah Uling khas Banyuwangi.

"Semua hotel wajib mengkonsultasikan desain bangunannya kepada kami, apa sudah sesuai atau belum dengan kebijakan adopsi budaya lokal,” ujarnya.