Pembubaran Petral Disinyalir Ada Penggantian Importir Minyak
Sabtu, 06 Desember 2014 - 16:32 WIB
Pembubaran Petral Disinyalir Ada Penggantian Importir Minyak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Asosiasi Tim Ekonomi Politik Indonesia Salamuddin Daeng mensinyalir ada target mengganti importir minyak dari rencana pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral).
"Ya, dugaan kita memang targetnya mengganti importir minyak (pembubaran Petral)," ujarnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).
Dia menerangkan, jika pemerintah ingin pengelolaan Pertamina sepenuhnya dinasionalisasikan, maka untuk pembiayaan juga harus dari perbankan nasional.
"Impor minyak merupakan bisnis yang cepat dapat untung. Kalau orientasinya diarahkan untuk mengganti importir, tanpa lihat sistem secara menyeluruh, sekonyong-konyong ganti Petral. Harusnya bentuk badan hukum baru, bank pembiayaannya bank Nasional," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Minerl (ESDM), Sudirman Said menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membuarkan Petral, anak usaha PT Pertamina.
Menurutnya, keberadaan Petral sangat penting guna menjadi instrumen strategis untuk menopang kemandirian RI.
Dia mengatakan, saat ini Petral menjadi salah satu ujung tanduk pemerintah untuk masuk dalam market trading minyak dunia.
Petral disebut-sebut hanya butuh penyegaran dan menunjuk orang yang sekiranya pantas dan bertanggung jawab, serta mampu membawa Petral ke arah yang lebih baik.
"Petral saat ini menjadi alat pemerintah monitor minyak dunia, jadi input pemerintahan. Presiden bilang, tidak harus dibubarkan, tapi kontrolnya harus dapat yang berpihak ke nasional," tandas Sudirman.
(Baca: Tim Reformasi Tata Kelola Migas Dinilai Tidak Sistematis)
"Ya, dugaan kita memang targetnya mengganti importir minyak (pembubaran Petral)," ujarnya dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).
Dia menerangkan, jika pemerintah ingin pengelolaan Pertamina sepenuhnya dinasionalisasikan, maka untuk pembiayaan juga harus dari perbankan nasional.
"Impor minyak merupakan bisnis yang cepat dapat untung. Kalau orientasinya diarahkan untuk mengganti importir, tanpa lihat sistem secara menyeluruh, sekonyong-konyong ganti Petral. Harusnya bentuk badan hukum baru, bank pembiayaannya bank Nasional," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Minerl (ESDM), Sudirman Said menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan membuarkan Petral, anak usaha PT Pertamina.
Menurutnya, keberadaan Petral sangat penting guna menjadi instrumen strategis untuk menopang kemandirian RI.
Dia mengatakan, saat ini Petral menjadi salah satu ujung tanduk pemerintah untuk masuk dalam market trading minyak dunia.
Petral disebut-sebut hanya butuh penyegaran dan menunjuk orang yang sekiranya pantas dan bertanggung jawab, serta mampu membawa Petral ke arah yang lebih baik.
"Petral saat ini menjadi alat pemerintah monitor minyak dunia, jadi input pemerintahan. Presiden bilang, tidak harus dibubarkan, tapi kontrolnya harus dapat yang berpihak ke nasional," tandas Sudirman.
(Baca: Tim Reformasi Tata Kelola Migas Dinilai Tidak Sistematis)
(dmd)
