Fokus Pelabuhan, RJ Lino Tolak Tawaran Jadi Menteri
Rabu, 10 Desember 2014 - 15:50 WIB
Fokus Pelabuhan, RJ Lino Tolak Tawaran Jadi Menteri
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino mengaku menolak saat ditawari menjadi menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) karena ingin fokus membangun pelabuhan.
"Oh iya, saya ingin fokus di pelabuhan. Kalau jadi menteri, misalnya menteri perhubungan, tetap tidak bisa membangun pelabuhan," ujarnya kepada SINDO Weekly, di kantornya, Senin pekan ini.
Menurut Lino, jika menjadi menteri, dirinya yakin tidak akan bisa fokus membangun pelabuhan yang ideal. "Di sini ada Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup, Kepolisian. Berarti apa? Artinya, Menteri Perhubungan harus mengemis minta tolong kepada kementerian lain. Kalau mereka punya waktu, kalau tidak? Akan menjadi sangat sulit," ungkapnya.
Meski menolak jadi menteri, Lino tidak setuju jika langkah Jokowi menerapkan poros maritim yang dimulai dari memperbaiki pelabuhan hanya untuk buat proyek saja.
"Tidak. Saya tidak mengerti awal mulanya seperti apa. Poros maritim ini dimulai dari tol laut, setahu saya konsep mereka itu untuk pengembangan ekonomi. Walaupun namanya poros maritim, tapi menurut saya awalnya ekonomi," jelasnya.
Lino melanjutkan, jika pelabuhan tidak diperbaiki, orang-orang mungkin akan berfikiran untuk tidak lagi jadi orang Indonesia. Karena perbedaan barat sama timur sangat tidak benar.
"Makanya kenapa kita mau bikin pelabuhan besar di Sorong? Karena itu harus nyambung dengan semua pelabuhan," ucapnya.
(baca: RJ Lino-Jokowi Sering Diskusikan Pendulum Nusantara)
"Oh iya, saya ingin fokus di pelabuhan. Kalau jadi menteri, misalnya menteri perhubungan, tetap tidak bisa membangun pelabuhan," ujarnya kepada SINDO Weekly, di kantornya, Senin pekan ini.
Menurut Lino, jika menjadi menteri, dirinya yakin tidak akan bisa fokus membangun pelabuhan yang ideal. "Di sini ada Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Lingkungan Hidup, Kepolisian. Berarti apa? Artinya, Menteri Perhubungan harus mengemis minta tolong kepada kementerian lain. Kalau mereka punya waktu, kalau tidak? Akan menjadi sangat sulit," ungkapnya.
Meski menolak jadi menteri, Lino tidak setuju jika langkah Jokowi menerapkan poros maritim yang dimulai dari memperbaiki pelabuhan hanya untuk buat proyek saja.
"Tidak. Saya tidak mengerti awal mulanya seperti apa. Poros maritim ini dimulai dari tol laut, setahu saya konsep mereka itu untuk pengembangan ekonomi. Walaupun namanya poros maritim, tapi menurut saya awalnya ekonomi," jelasnya.
Lino melanjutkan, jika pelabuhan tidak diperbaiki, orang-orang mungkin akan berfikiran untuk tidak lagi jadi orang Indonesia. Karena perbedaan barat sama timur sangat tidak benar.
"Makanya kenapa kita mau bikin pelabuhan besar di Sorong? Karena itu harus nyambung dengan semua pelabuhan," ucapnya.
(baca: RJ Lino-Jokowi Sering Diskusikan Pendulum Nusantara)
(gpr)
Lihat Juga :
