SKK Migas Terima Sustainability Reporting Award 2014

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menerima tiga Sustainability Reporting Award 2014 dari National Centre for Sustainability Reporting (NCSR).

Ketua Tim Juri Sustainability Reporting Award 2014 Sarwono Kusumaatmadja memberikan apresiasi yang tinggi atas keikutsertaan SKK Migas dalam ajang di tengah banyaknya berita negatif yang menerpa lembaga ini.

"Ini satu hal yang harus kita syukuri. Di tengah semua masalah, SKK Migas tidak bersembunyi, tetapi bersikap terbuka melalui laporan ini. Ini istimewa, karena bersikap terbuka akan menolong proses perbaikan ke depan," ujarnya di Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Dia mengatakan, dewan juri ini terdiri dari para ahli berbagai universitas terkemuka. Mereka menilai laporan keberlanjutan yang diserahkan SKK Migas sudah memenuhi persyaratan dan kriteria ketat yang ditetapkan dalam anugerah ini.

Chairman NCSR Ali Darwin menyambut baik keikutsertaan SKK Migas dalam laporan keberlanjutan.

"Kami mengharapkan akan semakin banyak lembaga negara yang mengikuti langkah ini, karena di negara lain, laporan keberlanjutan tidak hanya dilaporkan korporasi, tetapi juga pemerintah kota, departemen, dan lembaga pemerintah lainnya," ungkapnya.

Darwin mengatakan, NCSR memvalidasi laporan keberlanjutan yang dimasukkan peserta dengan dua cara. Pertama, dewan juri akan melihat laporan tersebut sudah sesuai guideline yang ada.

Kedua, NCSR menunjuk auditor untuk memverifikasi bahwa informasi yang ada pada laporan tersebut sudah sesuai fakta di lapangan. Bahkan Darwin menjamin penghargaan ini bebas dari konflik kepentingan.

"Untuk menyeleanggarakan ini kami sama sekali tidak menerima sponsorship dari pihak manapun," kata dia.

Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana menyambut gembira penghargaan yang diterima SKK Migas. Dia sadar membangun trasparansi dan akuntabilitas adalah proses panjang.

"Semoga penghargaan ini akan menyemangati kami untuk terus melakukan perbaikan," imbuhnya.

Gde mengatakan, sebagai lembaga negara yang mengawasi dan mengendalikan sektor hulu migas, SKK Migas terus berupaya memperbaiki untuk aspek pengawasan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) maupun internal SKK Migas.

Terkait pengawasan para KKKS, SKK Migas saat ini sedang membangun Sistem Operasi Terpadu (SOT) yang mengintegrasikan semua data pada KKKS dengan sistem di SKK Migas secara real time.

Selain itu, SKK Migas dan 71 KKKS juga telah menerima apresiasi atas partisipasinya mendukung Indonesia menjadi negara taat azas transparansi atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Compliant Country. Apresiasi diberikan Kemenko Perekonomian.

Kementerian tersebut menilai, keberhasilan ini hasil kerja sama intensif berbagai lembaga negara, antara lain SKK Migas dan KKKS untuk membuka angka produksi dan pembayaran kepada negara demi mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di sektor industri ekstraktif.

Secara internal, SKK Migas juga terus melakukan perbaikan. SKK Migas telah meluncurkan aplikasi pengaduan dan pelaporan yang disediakan bagi siapa saja yang memiliki informasi perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan pimpinan dan pekerja SKK Migas.

"Aplikasi ini diberi nama KAWAL (Buka, Bawa, dan Laporkan). SKK Migas juga telah menerbitkan pedoman etika dan pedoman pengendalian gratifikasi," kata Gde.