INSA Tolak Subsidi BBM
Senin, 15 Desember 2014 - 05:22 WIB
INSA Tolak Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta segera menghapus seluruh subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal-kapal milik anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA) yang melayani rute-rute perintis. Mereka lebih memilih menghapus pajak pembelian BBM kapal.
Pencabutan subsidi BBM tersebut menjadi rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional INSA 2014 di Jakarta, pekan lalu.
Sebagai gantinya INSA berharap pemerintah bisa menghapus seluruh pajak pembelian BBM kapal, seperti yang terjadi di Singapura serta negara ASEAN lainnya.
Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan, pelaku usaha kapal niaga nasional anggota INSA menolak rencana pemerintah memberikan alokasi BBM bersubsidi untuk kapal niaga nasional dalam rangka pengalihan, akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Kalangan pengusaha di INSA tidak butuh BBM bersubsidi, tetapi INSA butuh penghapusan pajak agar harga bisa setara seperti di Singapura atau negara lainnya," ujarnya, dalam keterangan resmi.
Menurut Carmelita, harga BBM kapal di Indonesia lebih mahal hingga USD100 per metrik ton dibandingkan Singapura dan masih lebih mahal dari Malaysia.
Selain karena dibebani PPN, struktur harga BBM kapal juga masih dibebani dengan pajak kendaraan bermotor sebesar 5-10%, iuran migas, PPh dan delta.
Akibat harga BBM kapal yang terlalu mahal, kapal-kapal nasional sulit bersaing dengan kapal-kapal di luar negeri. "Indonesia juga yang rugi. Potensi kargo ekspor-impor Indonesia dikuasai asing sehingga Indonesia kehilangan potensi devisa dan ekonomi hingga Rp120 triliun dari ongkos angkut," ucapnya.
Dia menjelaskan BBM bersubsidi harus dialokasikan dengan benar. Karena sejak 2012, INSA sudah mengusulkan agar alokasi BBM bersubsidi untuk kapal niaga dicabut.
"Pelayaran niaga lebih membutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang setara seperti lazimnya dunia pelayaran internasional," pungkas Carmelita.
Pencabutan subsidi BBM tersebut menjadi rekomendasi dalam Rapat Kerja Nasional INSA 2014 di Jakarta, pekan lalu.
Sebagai gantinya INSA berharap pemerintah bisa menghapus seluruh pajak pembelian BBM kapal, seperti yang terjadi di Singapura serta negara ASEAN lainnya.
Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto mengatakan, pelaku usaha kapal niaga nasional anggota INSA menolak rencana pemerintah memberikan alokasi BBM bersubsidi untuk kapal niaga nasional dalam rangka pengalihan, akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Kalangan pengusaha di INSA tidak butuh BBM bersubsidi, tetapi INSA butuh penghapusan pajak agar harga bisa setara seperti di Singapura atau negara lainnya," ujarnya, dalam keterangan resmi.
Menurut Carmelita, harga BBM kapal di Indonesia lebih mahal hingga USD100 per metrik ton dibandingkan Singapura dan masih lebih mahal dari Malaysia.
Selain karena dibebani PPN, struktur harga BBM kapal juga masih dibebani dengan pajak kendaraan bermotor sebesar 5-10%, iuran migas, PPh dan delta.
Akibat harga BBM kapal yang terlalu mahal, kapal-kapal nasional sulit bersaing dengan kapal-kapal di luar negeri. "Indonesia juga yang rugi. Potensi kargo ekspor-impor Indonesia dikuasai asing sehingga Indonesia kehilangan potensi devisa dan ekonomi hingga Rp120 triliun dari ongkos angkut," ucapnya.
Dia menjelaskan BBM bersubsidi harus dialokasikan dengan benar. Karena sejak 2012, INSA sudah mengusulkan agar alokasi BBM bersubsidi untuk kapal niaga dicabut.
"Pelayaran niaga lebih membutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang setara seperti lazimnya dunia pelayaran internasional," pungkas Carmelita.
(dmd)
Lihat Juga :
