Bisnis Kuat, Pefindo Pertahankan Peringkat PTPP
Senin, 15 Desember 2014 - 14:53 WIB
Bisnis Kuat, Pefindo Pertahankan Peringkat PTPP
A
A
A
JAKARTA - PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mempertahankan peringkat idA untuk PT PP Tbk (PTPP), dengan prospek stabil.
Selain itu, Pefindo juga memberikan peringkat serupa untuk Obligasi Berkelanjutan I PP Tahun 2013 dan MTN XXI/2014 yang diterbitkan perusahaan.
Analis Pefindo Haryo Koconegoro mengatakan, peringkat tersebut mencerminkan posisi bisnis yang kuat di industri konstruksi nasional, dan peluang usaha yang stabil dari proyek pemerintah.
"Di samping itu, didukung proteksi arus kas di atas rata-rata," kata dia dalam rilisnya, Senin (15/12/2014).
Kendati demikian, dia menuturkan, peringkat itu dibatasi risiko refinancing yang moderat, sifat industrii kontruksi yang cenderung fluktuatif, dan risiko atas ekspnasi ke bisnis properti.
Perusaaahn konstruksi plat merah tersebut telah melakukan ekspnasi usaha ke sektor properti, real estat, pracetak, penyewaan alat berat, dan investasi infrastruktur.
Per akhir September tahun ini, pemegang saham perseroan adalah pemerintah sebesar 51%, koperasi karyawan 6,2%, dan masyarakat 42,8%.
Selain itu, Pefindo juga memberikan peringkat serupa untuk Obligasi Berkelanjutan I PP Tahun 2013 dan MTN XXI/2014 yang diterbitkan perusahaan.
Analis Pefindo Haryo Koconegoro mengatakan, peringkat tersebut mencerminkan posisi bisnis yang kuat di industri konstruksi nasional, dan peluang usaha yang stabil dari proyek pemerintah.
"Di samping itu, didukung proteksi arus kas di atas rata-rata," kata dia dalam rilisnya, Senin (15/12/2014).
Kendati demikian, dia menuturkan, peringkat itu dibatasi risiko refinancing yang moderat, sifat industrii kontruksi yang cenderung fluktuatif, dan risiko atas ekspnasi ke bisnis properti.
Perusaaahn konstruksi plat merah tersebut telah melakukan ekspnasi usaha ke sektor properti, real estat, pracetak, penyewaan alat berat, dan investasi infrastruktur.
Per akhir September tahun ini, pemegang saham perseroan adalah pemerintah sebesar 51%, koperasi karyawan 6,2%, dan masyarakat 42,8%.
(rna)
Lihat Juga :
