Presiden Minta Layanan Pengadaan Barang Berbasis IT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan dengan pemanfaatan informasi teknolog (IT).

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian Presiden adalah e-purchasing atau pembelian secara elektronik.

"Dengan pemanfaatan e-purchasing atau pembelian secara elektronik lewat e-katalog pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih cepat dan efisien," kata Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo di Gedung Smesco, Jakarta, Senin(15/12/2014).

Menurutnya, Presiden menargetkan satu juta produk barang akan dibeli melalui sistem e-purchasing (secara langsung).

Saat ini masih dapat dilakukan terhadap hampir 8.000 produk dalam sistem e-katalog yang pembeliannya dilakukan secara langsung.

Inovasi IT dalam proses pengadaan barang pertama kali diperkenalkan oleh Vendor Management System (VMS) untuk memangkas waktu prakualifikasi penyedia barang/jasa yang sering membutuhkan waktu relatif lama.

Layanan berbasis IT ini juga memberikan kemudahan dalam evaluasi kualifikasi penyedia barang yang dilakukan tanpa melalui lelang. Seluruh daftar barang akan tersedia dalam database sistem.

Ke depan, lanjut Agus, LKPP akan mengonsolidasikan paket-paket pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai di atas Rp100 miliar.

"Konsolidasi paket ini bertujuan agar pengadaan lebih transparan dan mudah diawasi masyarakat," tutupnya.