Kementerian Infrastruktur Ajukan Anggaran Rp276 Triliun

JAKARTA - Pemerintah saat ini tengah mengajukan anggaran pengembangan infrastruktur di bawah lingkup Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera).

Seperti diketahui, anggaran 2015 menyisakan ruang fiskal sebesar Rp276 triliun yang berasal dari pengalihan subsidi BBM.

Kementerian PU-Pera misalnya, saat ini tengah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp47,5 triliun dan diharapkan bisa berjalan pada 2015.

Menteri Pu-Pera, Basuki Hadimuljono mengatakan, kementerian yang dipimpinnya akan memanfaatkan anggaran tersebut dalam rangka membangun infrastruktur berdasarkan visi-misi pemerintahan saat ini.

"Kita ajukan anggaran tambahan di Kemen PU-Pera sebesar Rp45,7 triliun. Tambahan tersebut masing-masing akan dianggarkan untuk memperkuat kedaulatan pangan melalui pembangunan irigasi, air minum, perumahan, termasuk infrastruktur jalan dan jembatan," ujarnya di Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Menurut Basuki, anggaran tersebut secara rinci masing-masing diperuntukkan membangun jalan Rp20 triliun, air minum melalui Direktorat Cipta Karya Rp13 triliun, kedaulatan pangan Rp12,5 triliun, serta perumahan sebanyak Rp2 triliun.

"Sebenarnya akan ditingkatkan lagi. Namun, kami melihat kemampuan penyerapan juga dengan mempertimbangkan kapasitas birokrasi maupun kesiapan penyedia jasa," ucapnya.

Sementara di lingkup Kementerian Perhubungan, pengajuan anggaran 2015 masih dalam pembahasan. Namun, kementerian ini dipastikan mengajukan anggaran, di antaranya untuk pembangunan rel kereta api di empat pulau, antara lain di Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko mengatakan, saat ini pihaknya sedang menggodok pembanguan rel kereta api di empat pulau tersebut termasuk menyediakan kebutuhan anggaran sehingga bisa dikerjakan pada 2015.

"Kami sedang siapkan kebutuhan anggarannya. Beberapa diantaranya sudah ada yang memasuki tahapan studi kelayakan, desain hingga pemenuhan analisis dan dampak lingkungan (Amdal)," ujarnya.

"Di Sumatera salah satunya yang paling siap, seperti di titik Rantau Prapat-Duri-Dumai, sudah siap dari studi kelayakan hingga Amdal-nya," lanjut Hermanto.

Dia menambahkan, tahun ini pembangunan rel kereta difokuskan di luar Pulau Jawa dalam rangka menjaga keseimbangan infrastruktur yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa.

Selain di sektor Perkeretaapian, sektor lain yang saat ini sedang difokuskan ialah sektor bandara berupa pembangunan dan perluasan delapan bandara dengan nilai Rp1,2 triliun.

Delapan bandara tersebut, antara lain Bandar Udara Rembele, Takengon (NAD), Bandar Udara Blimbing Sari Banyuwangi (Jawa Timur), Bandar Udara Komodo Labuan Bajo (NTT), Bandar Udara Tojo Una Una (Sulawesi Tengah), Bandar Udara Kuabang Kao (Maluku Utara), Bandar Udara Ibra Dumatubun (Maluku), Bandar Udara Saumlaki Baru (Maluku), serta Bandar Udara Dekai, Yahukimo (Papua).