PHRI Genjot Persiapan Hadapi MEA 2015
Kamis, 18 Desember 2014 - 02:03 WIB
PHRI Genjot Persiapan Hadapi MEA 2015
A
A
A
BANDUNG - Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Jawa Barat (BPD PHRI Jabar) terus menggenjot kesiapan anggotanya menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.
Berbagai program dicanangkan terutama program sertifikasi usaha dan profesi demi meningkatkan daya saing di era pasar bebas ASEAN tersebut.
"Kami mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Keduanya penting untuk menghadapi persaingan di era MEA nanti," ujar Ketua BPD PHRI Jabar Herman Muhtar di Bandung, Rabu (17/12/2014).
Dari ribuan hotel yang ada di Jabar, baru ada sekitar 70 hotel yang dinyatakan PHRI sudah tersertifikasi. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu karena program sertifikasi ini terus digenjot.
"Menjelang dimulainya MEA di akhir 2015. Kami targetkan minimal sebanyak 30% anggota PHRI sudah tersertifikasi," imbuhnya.
Tantangan bisnis hotel dan restoran ke depan makin berat terlebih adanya larangan PNS melakukan rapat di hotel. Dampak dari aturan ini, okupansi hotel makin merosot bahkan sampai menjadi 40%.
"Mau tak mau kami harus melakukan efisiensi. Tidak ada jalan lain dengan PHK, mau apa lagi yang dihemat," kata dia.
Dampak lainnya, menurut Herman, terjadi peningkatan jumlah kredit macet. Dengan asumsi setiap pembangunan hotel 50% biayanya berasal dari perbankan.
"Untuk saat ini saya rasa tidak ada hotel yang tidak punya tunggakan. Maka sangat dimungkinkan kredit macet karena larangan tersebut," tuturnya.
Selain kebijakan pembatasan atau bahkan larangan PNS rapat di hotel, tantangan lain di dunia perhotelan adalah pertumbuhan jumlah hotel yang semakin banyak.
Meskipun tidak segencar seperti di 2013, tapi jumlah pengajuan pembangunan hotel tetap saja banyak.
"Lihat saja di jalan Cihampelas dan Setiabudhi, dulu hanya ada tiga hotel. Sekarang sudah ada 20 hotel bahkan mau ada tiga lagi jadi 23. Di sini moratorium pembangunan hotel baru amat penting," katanya.
Berbagai program dicanangkan terutama program sertifikasi usaha dan profesi demi meningkatkan daya saing di era pasar bebas ASEAN tersebut.
"Kami mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Lembaga Sertifikasi Profesi. Keduanya penting untuk menghadapi persaingan di era MEA nanti," ujar Ketua BPD PHRI Jabar Herman Muhtar di Bandung, Rabu (17/12/2014).
Dari ribuan hotel yang ada di Jabar, baru ada sekitar 70 hotel yang dinyatakan PHRI sudah tersertifikasi. Jumlah ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu karena program sertifikasi ini terus digenjot.
"Menjelang dimulainya MEA di akhir 2015. Kami targetkan minimal sebanyak 30% anggota PHRI sudah tersertifikasi," imbuhnya.
Tantangan bisnis hotel dan restoran ke depan makin berat terlebih adanya larangan PNS melakukan rapat di hotel. Dampak dari aturan ini, okupansi hotel makin merosot bahkan sampai menjadi 40%.
"Mau tak mau kami harus melakukan efisiensi. Tidak ada jalan lain dengan PHK, mau apa lagi yang dihemat," kata dia.
Dampak lainnya, menurut Herman, terjadi peningkatan jumlah kredit macet. Dengan asumsi setiap pembangunan hotel 50% biayanya berasal dari perbankan.
"Untuk saat ini saya rasa tidak ada hotel yang tidak punya tunggakan. Maka sangat dimungkinkan kredit macet karena larangan tersebut," tuturnya.
Selain kebijakan pembatasan atau bahkan larangan PNS rapat di hotel, tantangan lain di dunia perhotelan adalah pertumbuhan jumlah hotel yang semakin banyak.
Meskipun tidak segencar seperti di 2013, tapi jumlah pengajuan pembangunan hotel tetap saja banyak.
"Lihat saja di jalan Cihampelas dan Setiabudhi, dulu hanya ada tiga hotel. Sekarang sudah ada 20 hotel bahkan mau ada tiga lagi jadi 23. Di sini moratorium pembangunan hotel baru amat penting," katanya.
(izz)
