DPR Dukung Penghapusan Premium
Jum'at, 19 Desember 2014 - 15:36 WIB
DPR Dukung Penghapusan Premium
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha mendukung penuh langkah Komite Reformasi Migas untuk merekomendasikan peningkatan kualitas oktan, sehingga ke depan sudah tidak ada lagi BBM dengan kualitas buruk dengan RON 88 atau premium.
"Selama ini kita membeli BBM lebih mahal dari produk yang digunakan. Aslinya MOPS plus alpha. MOPS RON 92, tidak ada RON 88," kata dia di Jakarta, (19/12/2014).
Bahkan Satya meminta kepada Menteri ESDM merestui rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Apabila rekemondasi tersebut disetujui oleh pemerintah maka tidak perlu lagi izin dengan DPR.
"Itu merupakan kewenangan pemerintah mengganti impor BBM, tidak perlu persetujuan DPR," ungkap Satya.
Satya menjelaskan, peningkatan BBM bersubsidi dengan oktan RON 88 menjadi RON 92 tidak perlu ada penyesuaian harga yang baru. Pasalnya, impor BBM yang dilakukan memiliki formula sama, yakni MOPS plus alpha.
"Maka dari itu kita meminta penggantian RON 88 tidak harus ada kenaikan harga. Karena kita membeli harga MOPS, sehingga harga tidak membengkak," kata dia.
Satya menuturkan, DPR telah lama meminta kepada pemerintah agar menghapus RON 88 digantikan dengan kualitas yang lebih baik, yakni RON 92. Namun begitu, lanjut Satya, saran ini tidak pernah di dengarkan oleh pemerintahan SBY.
Dia membeberkan, selama ini produk impor untuk subsidi sesungguhnya adalah RON 92 tetapi kadar oktan diturunkan dengan naphta, sehingga menghasilkan RON 88.
Pada dasarnya pemerintah tidak perlu menurunkan kadar oktan untuk BBM bersubsidi sebab pemerintah telah memiliki asumsi formula dalam melakukan pengadaan impor BBM.
"Kita menjual ke masyarakat disertai uang subsidi negara MOPS plus alpha. Ternyata tidak begitu tapi RON 88. Tidak lagi MOPS karena kualitas berbeda. Pemerintah hitungnya MOPS, bukan asli RON 88," pungkas Satya.
(Baca:
"Selama ini kita membeli BBM lebih mahal dari produk yang digunakan. Aslinya MOPS plus alpha. MOPS RON 92, tidak ada RON 88," kata dia di Jakarta, (19/12/2014).
Bahkan Satya meminta kepada Menteri ESDM merestui rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Apabila rekemondasi tersebut disetujui oleh pemerintah maka tidak perlu lagi izin dengan DPR.
"Itu merupakan kewenangan pemerintah mengganti impor BBM, tidak perlu persetujuan DPR," ungkap Satya.
Satya menjelaskan, peningkatan BBM bersubsidi dengan oktan RON 88 menjadi RON 92 tidak perlu ada penyesuaian harga yang baru. Pasalnya, impor BBM yang dilakukan memiliki formula sama, yakni MOPS plus alpha.
"Maka dari itu kita meminta penggantian RON 88 tidak harus ada kenaikan harga. Karena kita membeli harga MOPS, sehingga harga tidak membengkak," kata dia.
Satya menuturkan, DPR telah lama meminta kepada pemerintah agar menghapus RON 88 digantikan dengan kualitas yang lebih baik, yakni RON 92. Namun begitu, lanjut Satya, saran ini tidak pernah di dengarkan oleh pemerintahan SBY.
Dia membeberkan, selama ini produk impor untuk subsidi sesungguhnya adalah RON 92 tetapi kadar oktan diturunkan dengan naphta, sehingga menghasilkan RON 88.
Pada dasarnya pemerintah tidak perlu menurunkan kadar oktan untuk BBM bersubsidi sebab pemerintah telah memiliki asumsi formula dalam melakukan pengadaan impor BBM.
"Kita menjual ke masyarakat disertai uang subsidi negara MOPS plus alpha. Ternyata tidak begitu tapi RON 88. Tidak lagi MOPS karena kualitas berbeda. Pemerintah hitungnya MOPS, bukan asli RON 88," pungkas Satya.
(Baca:
(rna)
Lihat Juga :
