Ada Lima Versi, Konsep Tol Laut Jokowi Membingungkan
Jum'at, 26 Desember 2014 - 15:00 WIB
Ada Lima Versi, Konsep Tol Laut Jokowi Membingungkan
A
A
A
JAKARTA - Konsep pembangunan Tol Laut yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sejumlah pihak membingungkan. Mega proyek dengan anggaran ditaksir Rp700 triliun itu belum memiliki grand desain.
Pakar kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Saut Gurning mengatakan, perencanaan konsep Tol Laut yang dimotori Bappenas tersebut belum siap.
Menurutnya, terdapat lima versi konsep Tol Laut, yaitu konsep Rumah Transisi, konsep Bappenas, konsep Kementerian Perhubungan, konsep Pelindo, dan terkahir konsep versi asing dari para pemilik modal serta lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia.
Dia menyebutkan, Jokowi juga dinilai tidak konsisten, seperti dalam penetapan Pelabuhan Tanjung Api-api sebagai bagian Tol Laut.
Padahal pelabuhan tersebut tidak masuk dalam dalam daftar 24 pelabuhan Tol Laut yang dijabarkan Bappenas. "Ini menunjukkan kesan bahwa belum ada konsep Tol Laut yang permanen dari pemerintah," ujar Saut, saat dihubungi Sindonews, Jumat (26/12/2014).
Dia menyebutkan, terlalu banyaknya konsep dan kepentingan dalam pembentukan Tol Laut menjadi permasalahan, terutama terkait dengan efisiensi anggaran pembangunan.
Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia. Namun, jika dilihat posisi geografis barat dan timur berdasarkan kuantitas, lebih banyak link domestik masuk ke Tanjung Perak daripada Tanjung Priok.
Ke depan, pemerintah harus melakukan assessment ulang, terutama terkait pondasi ideologi dasar Jokowi, seperti Nawacita dan Trisakti.
"Pemerintah juga harus meredam kepentingan dan tidak terlalu berbasis project," tandas Saut.
Pakar kemaritiman Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Saut Gurning mengatakan, perencanaan konsep Tol Laut yang dimotori Bappenas tersebut belum siap.
Menurutnya, terdapat lima versi konsep Tol Laut, yaitu konsep Rumah Transisi, konsep Bappenas, konsep Kementerian Perhubungan, konsep Pelindo, dan terkahir konsep versi asing dari para pemilik modal serta lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia.
Dia menyebutkan, Jokowi juga dinilai tidak konsisten, seperti dalam penetapan Pelabuhan Tanjung Api-api sebagai bagian Tol Laut.
Padahal pelabuhan tersebut tidak masuk dalam dalam daftar 24 pelabuhan Tol Laut yang dijabarkan Bappenas. "Ini menunjukkan kesan bahwa belum ada konsep Tol Laut yang permanen dari pemerintah," ujar Saut, saat dihubungi Sindonews, Jumat (26/12/2014).
Dia menyebutkan, terlalu banyaknya konsep dan kepentingan dalam pembentukan Tol Laut menjadi permasalahan, terutama terkait dengan efisiensi anggaran pembangunan.
Saat ini, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia. Namun, jika dilihat posisi geografis barat dan timur berdasarkan kuantitas, lebih banyak link domestik masuk ke Tanjung Perak daripada Tanjung Priok.
Ke depan, pemerintah harus melakukan assessment ulang, terutama terkait pondasi ideologi dasar Jokowi, seperti Nawacita dan Trisakti.
"Pemerintah juga harus meredam kepentingan dan tidak terlalu berbasis project," tandas Saut.
(dmd)
