Kabinet Kerja Dinilai Terjebak Industrialisasi Pertanian
Selasa, 30 Desember 2014 - 12:03 WIB
Kabinet Kerja Dinilai Terjebak Industrialisasi Pertanian
A
A
A
JAKARTA - Peneliti dari Mantasa Hayu Dyah menilai Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung terjebak pada prinsip industrialisasi pertanian dengan mengabaikan pentingnya pertanian organik.
“Semuanya hanya paradigma lama, menggenjot produksi demi memenuhi kebutuhan pangan. Tapi bagaimana caranya tidak dijelaskan dengan jelas, khawatir jatuhnya ya ke subsisdi pupuk kimia, pestisida, benih hibrida dan semacamnya," tuturnya seperti dalam rilis, Selasa (30/12/2014).
Menurutnya, Jokowi harus mengkaji kembali arti dari kedaulatan pangan. Dia menegaskan, swasembada pangan berarti rakyat mendapatkan makanan mereka dengan bermartabat.
"Jadi adalah kewajiban pemerintah juga untuk mengusahakan rakyatnya mendapatkan pangan dengan bermartabat,” tegasnya.
Sementara Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah, Sutarto mengaku kecewa pada Pemerintahan Jokowi, yang ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, dengan mengubah semua kebijakan era sebelumnya tanpa kajian mendalam.
“Mestinya dicoba dulu kebijakan lampau yang memang masih baik dan bisa dilanjutkan. Kalau mau diubah kan bisa pada masa perubahan APBN. Soal penghapusan raskin, saya melihatnya begitu. Pemerintah tidak mengkaji bahwa kalau urusan beras direcokin, negara bisa ribut. Urusan pangan ini persoalan rawan loh,” paparnya.
Dia menambahkan, konversi raskin ke e-money juga bisa melahirkan kekisruhan baru. Menurutnya, dalam mekanisme pembagian raskin selama ini, ada semacam kesepakatan umum di sebagian masyarakat penerimanya untuk saling berbagi dengan warga lain yang tidak terdata dan tidak memperoleh jatah raskin.
“Kalau e-money, belum tentu masyarakat penerimanya mau berbagi dengan warga lain yang senasib. Selama ini raskin, meski penerimanya sudah ditentukan tapi masyarakat penerimanya mau berbagi dengan sadar,” tukasnya.
“Semuanya hanya paradigma lama, menggenjot produksi demi memenuhi kebutuhan pangan. Tapi bagaimana caranya tidak dijelaskan dengan jelas, khawatir jatuhnya ya ke subsisdi pupuk kimia, pestisida, benih hibrida dan semacamnya," tuturnya seperti dalam rilis, Selasa (30/12/2014).
Menurutnya, Jokowi harus mengkaji kembali arti dari kedaulatan pangan. Dia menegaskan, swasembada pangan berarti rakyat mendapatkan makanan mereka dengan bermartabat.
"Jadi adalah kewajiban pemerintah juga untuk mengusahakan rakyatnya mendapatkan pangan dengan bermartabat,” tegasnya.
Sementara Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kebumen, Jawa Tengah, Sutarto mengaku kecewa pada Pemerintahan Jokowi, yang ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, dengan mengubah semua kebijakan era sebelumnya tanpa kajian mendalam.
“Mestinya dicoba dulu kebijakan lampau yang memang masih baik dan bisa dilanjutkan. Kalau mau diubah kan bisa pada masa perubahan APBN. Soal penghapusan raskin, saya melihatnya begitu. Pemerintah tidak mengkaji bahwa kalau urusan beras direcokin, negara bisa ribut. Urusan pangan ini persoalan rawan loh,” paparnya.
Dia menambahkan, konversi raskin ke e-money juga bisa melahirkan kekisruhan baru. Menurutnya, dalam mekanisme pembagian raskin selama ini, ada semacam kesepakatan umum di sebagian masyarakat penerimanya untuk saling berbagi dengan warga lain yang tidak terdata dan tidak memperoleh jatah raskin.
“Kalau e-money, belum tentu masyarakat penerimanya mau berbagi dengan warga lain yang senasib. Selama ini raskin, meski penerimanya sudah ditentukan tapi masyarakat penerimanya mau berbagi dengan sadar,” tukasnya.
(izz)
Lihat Juga :
