Tarif Naik, PLN Perlu Benahi Pasokan Listrik
A
A
A
JAKARTA - DPR RI meminta kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) terhadap 12 golongan pelanggan PT PLN (persero) harus dibarengi perbaikan keandalan pasokan dan peningkatan rasio elektrifikasi.
"Rakyat masih banyak yang mengeluh daerahnya sering padam. Bahkan, ketika saya berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB), listrik padam sampai empat kali," ujar Anggota DPR Komisi VII Kurtubi di Jakarta, Senin (5/1/2014).
Dia menyebutkan, sekitar 20% wilayah di Indonesia belum teraliri listrik. Ditambah tingkat keandalan pasokan listrik masih jauh dari harapan.
Kurtubi menilai, penerapan tarif adjustment merupakan kebijakan untuk menutupi kesalahan atas rencana pemerintah dan PLN, dalam mengakomodasi kebutuhan listirik masyarakat di masa lalu. Ini terlihat dari banyak penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
"Bayangkan saja di NTB itu 95% masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau bersumber dari BBM. Itu kan dananya sangat mahal," tuturnya.
Kendati demikian, menurutnya penghapusan subsidi dengan mekanisme tarif adjustment ini dapat membantu cashflow keuangan PLN. Diketahui PLN memiliki utang cukup besar, dalam menjamin kelancaran pembelian listrik dari Independent Power Producer (IPP).
"Maka dengan penghapusan subsidi, pembenahan dalam menjamin pasokan listrik wajib dioptimalkan oleh PLN," tandasnya.
"Rakyat masih banyak yang mengeluh daerahnya sering padam. Bahkan, ketika saya berkunjung ke Nusa Tenggara Barat (NTB), listrik padam sampai empat kali," ujar Anggota DPR Komisi VII Kurtubi di Jakarta, Senin (5/1/2014).
Dia menyebutkan, sekitar 20% wilayah di Indonesia belum teraliri listrik. Ditambah tingkat keandalan pasokan listrik masih jauh dari harapan.
Kurtubi menilai, penerapan tarif adjustment merupakan kebijakan untuk menutupi kesalahan atas rencana pemerintah dan PLN, dalam mengakomodasi kebutuhan listirik masyarakat di masa lalu. Ini terlihat dari banyak penggunaan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
"Bayangkan saja di NTB itu 95% masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau bersumber dari BBM. Itu kan dananya sangat mahal," tuturnya.
Kendati demikian, menurutnya penghapusan subsidi dengan mekanisme tarif adjustment ini dapat membantu cashflow keuangan PLN. Diketahui PLN memiliki utang cukup besar, dalam menjamin kelancaran pembelian listrik dari Independent Power Producer (IPP).
"Maka dengan penghapusan subsidi, pembenahan dalam menjamin pasokan listrik wajib dioptimalkan oleh PLN," tandasnya.
(izz)