BKPM Dorong Peningkatan Investasi Logistik
Kamis, 08 Januari 2015 - 12:10 WIB
BKPM Dorong Peningkatan Investasi Logistik
A
A
A
JAKARTA - Kemenko Perekonomian hari ini menggelar rapat soal logistik nasional Indonesia. Rapat yang juga dihadiri Kepala BKPM Franky Sibarani, lebih menekankan kepada komunikasi dengan stakeholder terkait logistik.
"Beberapa yang disampaikan menjadi PR, antara lain mengenai regulasi, perizinan, dan beberapa yang terkait, yang dinilai pengusaha logistik belum adanya perencanaan pasti yang selama ini menjadi kendala mereka di dalam proyeksi bisnis logistik ke depan," ujar Franky usai rapat tersebut di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (8/1/2015).
BKPM, lanjut dia, menampung semua keluhan itu dan regulasi mungkin akan disampaikan secara tertulis yang akan kita bahas dalam koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.
"Kedua, mengenai perizinan sedang proses, kita sampaikan bagaimana pemohon bisa lakukan tracking terhadap proses perizinan yang dilakukan di BKPM," terangnya.
BKPM juga akan mendorong dalam lima tahun ke depan terkait program pemerintah dalam penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang di dalamnya ada 13 kawasan industri di luar Jawa, dua di Jawa.
Selain itu, ada enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan bisa menjadi salah satu pendekatan di dalam pelaku-pelaku industri logistik melakukan perencanaan.
"BKPM poinnya lebih mendorong peningkatan investasi logistik dari sisi perizinan dan mendorong perencanaan pemerintah, mengenai kawasan idustri dan KEK kita padukan, kita rilis pada pengusaha untuk dapat menyiapkan lebih baik," tandasnya.
"Beberapa yang disampaikan menjadi PR, antara lain mengenai regulasi, perizinan, dan beberapa yang terkait, yang dinilai pengusaha logistik belum adanya perencanaan pasti yang selama ini menjadi kendala mereka di dalam proyeksi bisnis logistik ke depan," ujar Franky usai rapat tersebut di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis (8/1/2015).
BKPM, lanjut dia, menampung semua keluhan itu dan regulasi mungkin akan disampaikan secara tertulis yang akan kita bahas dalam koordinasi dengan Kemenko Perekonomian.
"Kedua, mengenai perizinan sedang proses, kita sampaikan bagaimana pemohon bisa lakukan tracking terhadap proses perizinan yang dilakukan di BKPM," terangnya.
BKPM juga akan mendorong dalam lima tahun ke depan terkait program pemerintah dalam penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang di dalamnya ada 13 kawasan industri di luar Jawa, dua di Jawa.
Selain itu, ada enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan bisa menjadi salah satu pendekatan di dalam pelaku-pelaku industri logistik melakukan perencanaan.
"BKPM poinnya lebih mendorong peningkatan investasi logistik dari sisi perizinan dan mendorong perencanaan pemerintah, mengenai kawasan idustri dan KEK kita padukan, kita rilis pada pengusaha untuk dapat menyiapkan lebih baik," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
