DPR Minta Penurunan Harga Solar Harus Lebih Besar
Kamis, 08 Januari 2015 - 12:28 WIB
DPR Minta Penurunan Harga Solar Harus Lebih Besar
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah memprioritaskan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo meminta pemerintah melakukan subsidi silang harga BBM dengan menurunkan harga solar lebih besar dibanding premium. Hal tersebut dinilai dapat menekan inflasi dan biaya logistik.
Menurutnya, langkah itu perlu dipertimbangkan menjelang pengumuman harga bulanan BBM pada akhir bulan ini, yang kemungkinan akan kembali diturunkan.
"Pemerintah seharusnya menurunkan harga solar lebih besar daripada penurunan harga premium, sebab solar lebih banyak digunakan untuk kepentingan publik. Sementara premium sebagian besar untuk keperluan private," ujar Bambang, dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Kamis (8/1/2015).
Dia mengatakan, penetapan harga BBM pada awal tahun ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat. Karena penurunan harga solar lebih kecil dibanding penurunan harga premium.
"Padahal penggunaan solar yang sebagian besar untuk kepentingan publik itu lebih kecil dibandingkan premium. Kalau solar disubsidi lebih besar, inflasi bisa ditekan, biaya angkutan barang dan orang juga tidak akan mahal," terangnya.
Pada 1 Januari 2015, pemerintah menetapkan harga premium (RON 88) turun Rp900 dari Rp8.500 per liter menjadi Rp7.600 per liter. Adapun harga solar hanya turun Rp250 yakni dari Rp7.500 menjadi Rp7.250 per liter.
Bambang mengungkapkan, konsumsi solar mencapai 16 juta ton, sementara premium sekitar 31-33 juta ton per tahun atau hampir dua kali konsumsi solar.
Jika pemerintah melakukan subsidi silang (sehingga harga solar murah), masyarakat akan terdorong untuk pindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Jika ini terjadi, jumlah subsidi BBM untuk kendaraan pribadi juga akan berkurang.
Selain itu, biaya logistik tidak akan naik signifikan. Sehingga tuntutan kenaikan upah minimum regional yang bisa memberatkan dunia usaha tidak akan terlalu tinggi.
Dia menegaskan penurunan harga BBM memang harus dilakukan pemerintah, karena saat ini hampir semua harga energi anjlok ke titik terendah.
"Pemerintah juga seharusnya mencegah kenaikan harga elpiji nonsubsidi dan tarif listik ketika harga energi rendah seperti sekarang. Pemerintah harus sadar bahwa semua kenaikan itu akan memberatkan rakyatnya," pungkas Bambang.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Harjo meminta pemerintah melakukan subsidi silang harga BBM dengan menurunkan harga solar lebih besar dibanding premium. Hal tersebut dinilai dapat menekan inflasi dan biaya logistik.
Menurutnya, langkah itu perlu dipertimbangkan menjelang pengumuman harga bulanan BBM pada akhir bulan ini, yang kemungkinan akan kembali diturunkan.
"Pemerintah seharusnya menurunkan harga solar lebih besar daripada penurunan harga premium, sebab solar lebih banyak digunakan untuk kepentingan publik. Sementara premium sebagian besar untuk keperluan private," ujar Bambang, dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Kamis (8/1/2015).
Dia mengatakan, penetapan harga BBM pada awal tahun ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat. Karena penurunan harga solar lebih kecil dibanding penurunan harga premium.
"Padahal penggunaan solar yang sebagian besar untuk kepentingan publik itu lebih kecil dibandingkan premium. Kalau solar disubsidi lebih besar, inflasi bisa ditekan, biaya angkutan barang dan orang juga tidak akan mahal," terangnya.
Pada 1 Januari 2015, pemerintah menetapkan harga premium (RON 88) turun Rp900 dari Rp8.500 per liter menjadi Rp7.600 per liter. Adapun harga solar hanya turun Rp250 yakni dari Rp7.500 menjadi Rp7.250 per liter.
Bambang mengungkapkan, konsumsi solar mencapai 16 juta ton, sementara premium sekitar 31-33 juta ton per tahun atau hampir dua kali konsumsi solar.
Jika pemerintah melakukan subsidi silang (sehingga harga solar murah), masyarakat akan terdorong untuk pindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Jika ini terjadi, jumlah subsidi BBM untuk kendaraan pribadi juga akan berkurang.
Selain itu, biaya logistik tidak akan naik signifikan. Sehingga tuntutan kenaikan upah minimum regional yang bisa memberatkan dunia usaha tidak akan terlalu tinggi.
Dia menegaskan penurunan harga BBM memang harus dilakukan pemerintah, karena saat ini hampir semua harga energi anjlok ke titik terendah.
"Pemerintah juga seharusnya mencegah kenaikan harga elpiji nonsubsidi dan tarif listik ketika harga energi rendah seperti sekarang. Pemerintah harus sadar bahwa semua kenaikan itu akan memberatkan rakyatnya," pungkas Bambang.
(izz)
Lihat Juga :
