Kementerian Disebut Biang Kerok Molornya Izin Investasi
Senin, 12 Januari 2015 - 10:44 WIB
Kementerian Disebut Biang Kerok Molornya Izin Investasi
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyalahkan kementerian teknis, sebagai biang kerok molornya proses dan izin investasi di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur mengusulkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk berdiskusi dengan investor mengenai kendala izin investasi di Indonesia.
"Saya usul di samping ditegur, diajak bicara investor itu, kenapa investasinya tidak jalan? Di BKPM itu tidak ada masalah waktu pengajuan izin terukur dan kinerjanya baik, tapi di kementerian teknis itu biang kerok investasi tidak jalan," ucap Natsir dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (12/1/2015).
Dia menuturkan, saat perusahaannya mengurus izin investasi pengadaan kapal, proses perizinan prinsip di BKPM justru lebih cepat selesai dibanding izin di Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
"Izin prinsip BKPM cepat selesai. Ketika saya mau operasi urus izin di Kemenhub di Dirjen Perhubungan Laut, setahun tidak keluar izin itu. Janji Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) di Kadin, satu hari selesai omong kosong," tegas dia.
Bahkan, lanjut Natsir, izin usaha pengadaan kapalnya hingga kini tak kunjung keluar. Dirinya pun mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyomasi pejabat di pemerintahan yang memperlambat birokrasi perizinan usaha.
"Saya telusuri sendiri surat permintaan izin itu. Jadi saya bisa bicara, minggu depan saya mau lapor Jokowi-Jusuf Kalla (JK) jika perlu disomasi saja," tandasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur mengusulkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk berdiskusi dengan investor mengenai kendala izin investasi di Indonesia.
"Saya usul di samping ditegur, diajak bicara investor itu, kenapa investasinya tidak jalan? Di BKPM itu tidak ada masalah waktu pengajuan izin terukur dan kinerjanya baik, tapi di kementerian teknis itu biang kerok investasi tidak jalan," ucap Natsir dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (12/1/2015).
Dia menuturkan, saat perusahaannya mengurus izin investasi pengadaan kapal, proses perizinan prinsip di BKPM justru lebih cepat selesai dibanding izin di Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.
"Izin prinsip BKPM cepat selesai. Ketika saya mau operasi urus izin di Kemenhub di Dirjen Perhubungan Laut, setahun tidak keluar izin itu. Janji Menteri Perhubungan (Ignasius Jonan) di Kadin, satu hari selesai omong kosong," tegas dia.
Bahkan, lanjut Natsir, izin usaha pengadaan kapalnya hingga kini tak kunjung keluar. Dirinya pun mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyomasi pejabat di pemerintahan yang memperlambat birokrasi perizinan usaha.
"Saya telusuri sendiri surat permintaan izin itu. Jadi saya bisa bicara, minggu depan saya mau lapor Jokowi-Jusuf Kalla (JK) jika perlu disomasi saja," tandasnya.
(rna)
Lihat Juga :
