Realisasi Investasi Industri Petrokimia Rp83,7 T
Realisasi Investasi Industri Petrokimia Rp83,7 T
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis total realisasi investasi, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di industri petrokimia periode 2010-2014 mencapai Rp83,7 triliun.
Jumlah realisasi investasi ini terdiri dari PMDN sebesar Rp23,2 triliun (28%) dan PMA sebesar USD2,8 miliar atau 72%. Sementara, realisasi PMDN pada 2014 sebesar Rp6,7 triliun, lebih kecil dibanding 2013 sebesar Rp7,4 triliun.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga menuturkan, BKPM akan terus mendorong realisasi investasi sektor petrokimia, salah satunya melalui dialog "Investor Forum" yang dilaksanakan hari ini.
"Dari hasil investor forum yang kita laksanakan, beberapa pelaku usaha petrokimia mengeluhkan kebutuhan insentif fiskal ke pemerintah, serta jaminan terhadap pencairan insentif fiskal tersebut," katanya di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Ke depan, lanjut Himawan, sejumlah pelaku usaha petrokimia juga meinginkan perluasan usaha, bahkan membuka investasi usaha bidang lain. Sebab itu membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya BKPM.
Jumlah realisasi investasi ini terdiri dari PMDN sebesar Rp23,2 triliun (28%) dan PMA sebesar USD2,8 miliar atau 72%. Sementara, realisasi PMDN pada 2014 sebesar Rp6,7 triliun, lebih kecil dibanding 2013 sebesar Rp7,4 triliun.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga menuturkan, BKPM akan terus mendorong realisasi investasi sektor petrokimia, salah satunya melalui dialog "Investor Forum" yang dilaksanakan hari ini.
"Dari hasil investor forum yang kita laksanakan, beberapa pelaku usaha petrokimia mengeluhkan kebutuhan insentif fiskal ke pemerintah, serta jaminan terhadap pencairan insentif fiskal tersebut," katanya di Gedung BKPM, Jakarta, Selasa (13/1/2015).
Ke depan, lanjut Himawan, sejumlah pelaku usaha petrokimia juga meinginkan perluasan usaha, bahkan membuka investasi usaha bidang lain. Sebab itu membutuhkan dukungan pemerintah, khususnya BKPM.
(izz)
Explore More