Jatam: Pemerintah Hanya Fokus Aspek Ekonomi
Kamis, 29 Januari 2015 - 15:11 WIB
Jatam: Pemerintah Hanya Fokus Aspek Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Manager Emergency Response Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Ki Bagus Hadi Kusuma mengatakan, perpanjangan MoU PT Freeport Indonesia hingga enam bulan ke depan, menunjukkan pemerintah terlalu fokus pada aspek ekonomi dan mengabaikan aspek lainnya.
"Pemerintah masih melihat dari perspektif ekonomi. Jatam melihat smelter bukan satu-satunya jawaban atas masalah Freeport. Jika bicara smelter cuma bicara keuntungan negara. Namun tidak berbicara bagaimana memulihkan lingkungan, HAM dan masyarakat adat," katanya saat jumpa pers di Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Menurutnya, sumbangsih ekonomi Freeport juga tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat pemerintah dan masyarakat Papua.
"Kalau Jatam melihat sumbangsih Freeport memang ada, namun tidak sebanding. Karena, lingkungan yang rusak secara ekonomis, begitu pun dengan masyarakat yang terkontaminasi penyakit tidak akan bisa diperbaiki," ujar dia.
Sebab itu, pada juli 2015 hitung-hitungan pemerintah bukan hanya atas pertimbangan ekonomi, melainkan audit lingkungan dan rekomendasi Komnas HAM.
"Jika sisi ekonomis saja, maka permasalahan di Papua tidak akan habis hingga emasnya habis," pungkas Ki Bagus.
"Pemerintah masih melihat dari perspektif ekonomi. Jatam melihat smelter bukan satu-satunya jawaban atas masalah Freeport. Jika bicara smelter cuma bicara keuntungan negara. Namun tidak berbicara bagaimana memulihkan lingkungan, HAM dan masyarakat adat," katanya saat jumpa pers di Sekretariat Kontras, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
Menurutnya, sumbangsih ekonomi Freeport juga tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat pemerintah dan masyarakat Papua.
"Kalau Jatam melihat sumbangsih Freeport memang ada, namun tidak sebanding. Karena, lingkungan yang rusak secara ekonomis, begitu pun dengan masyarakat yang terkontaminasi penyakit tidak akan bisa diperbaiki," ujar dia.
Sebab itu, pada juli 2015 hitung-hitungan pemerintah bukan hanya atas pertimbangan ekonomi, melainkan audit lingkungan dan rekomendasi Komnas HAM.
"Jika sisi ekonomis saja, maka permasalahan di Papua tidak akan habis hingga emasnya habis," pungkas Ki Bagus.
(izz)
Lihat Juga :
