Tender Minyak ISC Pertamina Terus Menuai Kritik
Tender Minyak ISC Pertamina Terus Menuai Kritik
A
A
A
JAKARTA - Tak kunjung diumumkannya pemenang tender minyak mentah PT Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC) serta proses tender yang cenderung tak transparan terus menuai kritik dari berbagai kalangan.
"Saya menangkap gelagat pemerintah ini hendak menjadikan BUMN sebagai lahan bancakan, khususnya Pertamina," kata pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, Jumat (30/1/2015).
Dugaan itu kemudian diperkuat dengan pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas oleh Menteri ESDM Sudirman Said yang setelah dibentuk tim tersebut langsung mengumumkan pembubaran Petral.
Salamuddin mengatakan, tujuan pengkerdilan Petral hanya untuk mengganti importir yang kabarnya memiliki kedekatan dengan penguasa.
"Melokalisasi masalah migas hanya pada siapa yang melakukan impor telah menunjukan kesan bahwa menteri baru dan jajarannya hanya ingin mengganti importir. Alasan yang digunakan adalah adanya mafia dalam impor migas," jelasnya.
Tidak diumumkannya pemenang tender dan proses tender yang tidak transparan, pihaknya menilai pemerintah telah mengabaikan prinsip good corporate governance (GCG).
Pasalnya, tak dibeberkan ke publik jenis minyak apa saja yang diimpor, berapa harga yang ditawarkan, siapa saja peserta tender, dan apakah mereka trader atau langsung penghasil minyak.
"Ada indikasi bahwa yang ikut tender adalah para trader. Padahal janji awal Tim Reformasi, menghindari impor melaui trader, melainkan langsung ke perusahaan minyak baik Multinational Oil Company maupun National Oil Company," tutupnya.
"Saya menangkap gelagat pemerintah ini hendak menjadikan BUMN sebagai lahan bancakan, khususnya Pertamina," kata pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, Jumat (30/1/2015).
Dugaan itu kemudian diperkuat dengan pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas oleh Menteri ESDM Sudirman Said yang setelah dibentuk tim tersebut langsung mengumumkan pembubaran Petral.
Salamuddin mengatakan, tujuan pengkerdilan Petral hanya untuk mengganti importir yang kabarnya memiliki kedekatan dengan penguasa.
"Melokalisasi masalah migas hanya pada siapa yang melakukan impor telah menunjukan kesan bahwa menteri baru dan jajarannya hanya ingin mengganti importir. Alasan yang digunakan adalah adanya mafia dalam impor migas," jelasnya.
Tidak diumumkannya pemenang tender dan proses tender yang tidak transparan, pihaknya menilai pemerintah telah mengabaikan prinsip good corporate governance (GCG).
Pasalnya, tak dibeberkan ke publik jenis minyak apa saja yang diimpor, berapa harga yang ditawarkan, siapa saja peserta tender, dan apakah mereka trader atau langsung penghasil minyak.
"Ada indikasi bahwa yang ikut tender adalah para trader. Padahal janji awal Tim Reformasi, menghindari impor melaui trader, melainkan langsung ke perusahaan minyak baik Multinational Oil Company maupun National Oil Company," tutupnya.
(izz)
Explore More