Kadin Minta Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Harus Merakyat
Senin, 02 Februari 2015 - 14:28 WIB
Kadin Minta Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Harus Merakyat
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta sosialisasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), terutama di sektor kelautan dan perikanan harus lebih merakyat.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menilai, gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cukup pro-rakyat.
Menurut dia, peraturan yang dibuat kementerian tersebut sangat cepat keluar dan diberlakukan. Contohnya, pemberantasan penangkapan ilegal (illegal fishing) dan pembenahan perikanan di Indonesia.
"Namun sebaiknya sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut harus lebih merakyat,” kata dia dalam rilisnya, Senin (2/2/2015).
Yugi berpendapat, setiap peraturan pelarangan sebaiknya disertai solusinya yang tidak merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Menurut dia, ada sejumlah peraturan yang harus segera dibenahi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pertama, menyediakan tempat-tempat pendaratan ikan sedekat mungkin dengan titik-titik penangkapan. Kedua, menyediakan kebutuhan logistik nelayan, seperti es, cold storage dan lain-lain.
Ketiga, menyediakan hatchery untuk lobster, kepiting dan rajungan. Keempat, membuat usaha budidaya lobster, kepiting dan rajungan. Kelima, program alternatif bagi nelayan yang menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-714.
Keenam, memperbanyak dialog antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menko Maritim, Kadin dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) kelautan dan perikanan.
“Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga disarankan untuk melibatkan pengusaha dalam melakukan dan menyediakan hal-hal di atas,” tutur dia.
Mengenai sosialisasi peraturan, Yugi mengatakan, bisa memanfaatkan peran media untuk memberikan informasi komprehensif kepada setiap pemangku kepentingan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto menilai, gebrakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cukup pro-rakyat.
Menurut dia, peraturan yang dibuat kementerian tersebut sangat cepat keluar dan diberlakukan. Contohnya, pemberantasan penangkapan ilegal (illegal fishing) dan pembenahan perikanan di Indonesia.
"Namun sebaiknya sosialisasi kebijakan-kebijakan tersebut harus lebih merakyat,” kata dia dalam rilisnya, Senin (2/2/2015).
Yugi berpendapat, setiap peraturan pelarangan sebaiknya disertai solusinya yang tidak merugikan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Menurut dia, ada sejumlah peraturan yang harus segera dibenahi Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Pertama, menyediakan tempat-tempat pendaratan ikan sedekat mungkin dengan titik-titik penangkapan. Kedua, menyediakan kebutuhan logistik nelayan, seperti es, cold storage dan lain-lain.
Ketiga, menyediakan hatchery untuk lobster, kepiting dan rajungan. Keempat, membuat usaha budidaya lobster, kepiting dan rajungan. Kelima, program alternatif bagi nelayan yang menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-714.
Keenam, memperbanyak dialog antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menko Maritim, Kadin dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) kelautan dan perikanan.
“Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga disarankan untuk melibatkan pengusaha dalam melakukan dan menyediakan hal-hal di atas,” tutur dia.
Mengenai sosialisasi peraturan, Yugi mengatakan, bisa memanfaatkan peran media untuk memberikan informasi komprehensif kepada setiap pemangku kepentingan.
(rna)
Lihat Juga :
