Pengusaha Minta Insentif Pajak Tidak Disamakan

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Jababeka Tbk (KIJA) Setyono Djuandi Darmono meminta agar insentif pajak tidak disamakan di seluruh daerah. Sebab, pemberian insentif harus didasarkan pada kebutuhan daerah dan investor.

Hal tersebut, seiring dengan mimpi pemerintah untuk membangun kawasan industri di seluruh wilayah di Indonesia.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini didampingi Menko bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menperin Saleh Husin, Mendag Rachmat Gobel, dan Menteri BUMN Rini Soemarno bertemu Setyono Djuandi Darmono, untuk meminta saran mengenai pengembangan kawasan industri di Indonesia.

"Indonesia kan negara luas sekali, ada 17.000 pulau, kalau insentifnya sama ya pasti milih di pulau Jawa atau sekitar Jakarta," ucapnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Dalam menciptakan kawasan industri baru di Indonesia, pihaknya mengusulkan agar pabrik-pabrik di wilayah Jabodetabek bisa bermigrasi ke daerah lain dengan diberikan insentif seperti yang diinginkan.

"Supaya bisa tumbuh kawasan industri, kota-kota baru di seluruh Indonesia dan mengurangi beban yang terlalu berat di Jabodetabek," tambah dia.

Menurutnya, pertemuan yang dilakukan di Istana Negara tersebut hanya sebatas tukar pikiran mengenai kendala dan kesulitan yang selama ini dihadapi investor yang ingin masuk ke Indonesia.

"Kan selalu permasalahannya kepastian hukum, pengadaan tanah yang belum beres, sarana yang lengkap, SDM yang cukup. Paling bagus kan di Jabotabek, makanya di Jabotabek numpuk," pungkas Setyono.