Pemerintah Bingung Urus Smelter Freeport
Rabu, 04 Februari 2015 - 13:55 WIB
Pemerintah Bingung Urus Smelter Freeport
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Freeport Indonesia membangun pabrik pemurnian konsentrat (smelter) di Papua. Namun, smelter yang seharusnya rampung 2017, dipastikan mundur karena kurang memadainya infrastruktur di sana. Kondisi ini membuat pemerintah bingung.
Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, pemerintah masih mencari solusi dan berdiskusi dengan Freeport, serta pemerintah daerah (pemda) di Papua mengenai pembangunan smelter. "Itu yang harus dicari solusi, kita akan terus berdiskusi baik dengan Freeport ataupun Pemda. Lalu, saya juga besok akan ketemu gubernur dan para bupati (Papua) untuk menyepakati bersama," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Kendati demikian, Sudirman masih belum mengetahui apakah izin ekspor Freeport diperpanjang. Menurutnya, semua itu tergantung kemampuan dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. "Belum tahu (izin ekspor diperpanjang), nanti tergantung kemampuan Freeport," jelasnya.
Pada prinsipnya, lanjut dia, pemerintah harus menjaga keberlangsungan operasi pertambangan Freeport. Sebab, menyangkut investasi dan lapangan kerja.
"Kan prinsipnya yang mesti dijaga itu bagaimana menjaga kelangsungan operasi Freeport. Karena itu menyangkut investasi, menyangkut lapangan kerja, tentu saja kita tidak boleh menyimpang dari peraturan. Tugas pemerintah mencari keseimbangan itu," tandas Sudirman.
Menteri ESDM Sudirman Said menyebutkan, pemerintah masih mencari solusi dan berdiskusi dengan Freeport, serta pemerintah daerah (pemda) di Papua mengenai pembangunan smelter. "Itu yang harus dicari solusi, kita akan terus berdiskusi baik dengan Freeport ataupun Pemda. Lalu, saya juga besok akan ketemu gubernur dan para bupati (Papua) untuk menyepakati bersama," ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Kendati demikian, Sudirman masih belum mengetahui apakah izin ekspor Freeport diperpanjang. Menurutnya, semua itu tergantung kemampuan dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. "Belum tahu (izin ekspor diperpanjang), nanti tergantung kemampuan Freeport," jelasnya.
Pada prinsipnya, lanjut dia, pemerintah harus menjaga keberlangsungan operasi pertambangan Freeport. Sebab, menyangkut investasi dan lapangan kerja.
"Kan prinsipnya yang mesti dijaga itu bagaimana menjaga kelangsungan operasi Freeport. Karena itu menyangkut investasi, menyangkut lapangan kerja, tentu saja kita tidak boleh menyimpang dari peraturan. Tugas pemerintah mencari keseimbangan itu," tandas Sudirman.
(dmd)
Lihat Juga :
