DPR Sarankan DJP Terapkan Reward bagi Wajib Pajak
Kamis, 12 Februari 2015 - 17:57 WIB
DPR Sarankan DJP Terapkan Reward bagi Wajib Pajak
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Rudi Hartono Bangun mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan reward and punishment kepada wajib pajak (WP). Pemberian reward-punishment ini untuk WP baik pribadi, badan usaha, maupun daerah.
Rudi yang berasal dari Partai Demokrat tersebut menyampaikan, daerah yang memberikan pemasukan pajak yang paling besar sebaiknya diberikan penghargaan dari negara, seperti penyumbang pajak besar di daerah Sumatera dan Kalimantan.
Namun, hingga saat ini tak bentuk penghargaan dari pemerintah kepada daerah yang menyumbangkan pajak besar untuk negara. Setidaknya, penghargaan ini dapat digunakan untuk memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut.
"Coba mungkin bisa dikoordinasikan kepada Bappenas. Mereka harus diberikan prioritas karena bayar pajak besar untuk pembangunan yang juga besar," katanya di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Rudi menambahkan, saat ini banyak aspirasi dari masyarakat daerah yang mengeluhkan tidak adanya perhatian pemerintah soal pembangunan sarana-prasarana. Dengan adanya pemberian reward ini, selain mereka bisa membangun sarana dan prasarana, juga akan membangun kompetisi antar daerah agar mereka giat membayar pajak.
"Jalan rusak, tapi uang mereka ditarik ke sini (pusat). Jadi jangan kejar-kejar wajib pajak di sana, tapi di sana penerangannya pun tidak ada, jalan pun rusak di sana. Mohon ini diperhatikan, " pungkas dia.
Rudi yang berasal dari Partai Demokrat tersebut menyampaikan, daerah yang memberikan pemasukan pajak yang paling besar sebaiknya diberikan penghargaan dari negara, seperti penyumbang pajak besar di daerah Sumatera dan Kalimantan.
Namun, hingga saat ini tak bentuk penghargaan dari pemerintah kepada daerah yang menyumbangkan pajak besar untuk negara. Setidaknya, penghargaan ini dapat digunakan untuk memperbaiki atau membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut.
"Coba mungkin bisa dikoordinasikan kepada Bappenas. Mereka harus diberikan prioritas karena bayar pajak besar untuk pembangunan yang juga besar," katanya di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Rudi menambahkan, saat ini banyak aspirasi dari masyarakat daerah yang mengeluhkan tidak adanya perhatian pemerintah soal pembangunan sarana-prasarana. Dengan adanya pemberian reward ini, selain mereka bisa membangun sarana dan prasarana, juga akan membangun kompetisi antar daerah agar mereka giat membayar pajak.
"Jalan rusak, tapi uang mereka ditarik ke sini (pusat). Jadi jangan kejar-kejar wajib pajak di sana, tapi di sana penerangannya pun tidak ada, jalan pun rusak di sana. Mohon ini diperhatikan, " pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
