BI Tingkatkan Transaksi Non Tunai Bagi TKI
Senin, 16 Februari 2015 - 11:10 WIB
BI Tingkatkan Transaksi Non Tunai Bagi TKI
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan penandatanganan nota kesepahaman peningkatan transaksi non-tunai dan akses keuangan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Gubernur BI Agus Marwardojo menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, transaksi non-tunai TKI sejalan dengan program BI untuk menciptakan cash less society.
"Kami melihat kegiatan ini selaras dengan kegiatan nasional non-tunai yang dicanangkan sejak 14 Agustus 2014. Kegiatan ini disambut baik seluruh mitra kerja," kata Agus dalam penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Peningkatan Transaksi Non-Tunai dan Perluasan Akses Keuangan bagi TKI di Gedung BI, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Dalam kesepakatan antara BI, Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, dan BNP2TKI tersebut, Agus menegaskan, layanan keuangan non-tunai ini semestinya bisa memperkaya akses keuangan TKI melalui sistem inklusi keuangan, selain meningkatkan kesejahteraan TKI ketika kembali ke Indonesia.
"Untuk itu, kami mengimbau masyarakat untuk mengubah pola pikir dan budaya dalam melakukan transaksi keuangan non-tunai," ujarnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, transaksi keuangan non-tunai memiliki beberapa keunggulan, selain kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan, juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena semua transaksi akan tercatat.
Untuk meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi ini, dia mendorong agar semua transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp2000 triliun juga bisa menggunakan transaksi non-tunai sejalan dengan program presiden pada masa awal pemerintahan.
Dia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mendorong APBN akan dilakukan secara non-tunai dan sudah diwujudkan pada Oktober 2014 melalui pemberian bantuan sosial keluarga harapan melalui transaksi non-tunai.
"Kami ingin menggarisbawahi bahwa kita menginginkan kebijakan ini selama bertahun-tahun. Bahkan pemerintah daerah juga berkomitmen melakukan transaksi non-tunai," terang Agus.
Jika anggatan APBN Rp2000 triliun dilakukan dengan non-tunai, maka akuntabilitas dan transparansi akan lebih tinggi. Gerakan ini akan meningkatkan efisiensi prekonomian sebab biaya mencetak uang sebesar Rp3 triliun bisa diminimalisir.
Selanjutnya, untuk mendukung realisasi program ini, maka perbankan nasional BNI, BRI, dan Bank Mandiri bisa membuka kantor di luar negeri.
"Jadi jangan berpikir kalau buka kantor luar negeri tidak untung saj, saya apresiasi perbankan yang mau buka di luar negeri," tukas Agus.
Gubernur BI Agus Marwardojo menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, transaksi non-tunai TKI sejalan dengan program BI untuk menciptakan cash less society.
"Kami melihat kegiatan ini selaras dengan kegiatan nasional non-tunai yang dicanangkan sejak 14 Agustus 2014. Kegiatan ini disambut baik seluruh mitra kerja," kata Agus dalam penandatanganan Nota Kesepahaman terkait Peningkatan Transaksi Non-Tunai dan Perluasan Akses Keuangan bagi TKI di Gedung BI, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Dalam kesepakatan antara BI, Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, dan BNP2TKI tersebut, Agus menegaskan, layanan keuangan non-tunai ini semestinya bisa memperkaya akses keuangan TKI melalui sistem inklusi keuangan, selain meningkatkan kesejahteraan TKI ketika kembali ke Indonesia.
"Untuk itu, kami mengimbau masyarakat untuk mengubah pola pikir dan budaya dalam melakukan transaksi keuangan non-tunai," ujarnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, transaksi keuangan non-tunai memiliki beberapa keunggulan, selain kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan, juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena semua transaksi akan tercatat.
Untuk meningkatkan akuntabilitas dan tranparansi ini, dia mendorong agar semua transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp2000 triliun juga bisa menggunakan transaksi non-tunai sejalan dengan program presiden pada masa awal pemerintahan.
Dia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mendorong APBN akan dilakukan secara non-tunai dan sudah diwujudkan pada Oktober 2014 melalui pemberian bantuan sosial keluarga harapan melalui transaksi non-tunai.
"Kami ingin menggarisbawahi bahwa kita menginginkan kebijakan ini selama bertahun-tahun. Bahkan pemerintah daerah juga berkomitmen melakukan transaksi non-tunai," terang Agus.
Jika anggatan APBN Rp2000 triliun dilakukan dengan non-tunai, maka akuntabilitas dan transparansi akan lebih tinggi. Gerakan ini akan meningkatkan efisiensi prekonomian sebab biaya mencetak uang sebesar Rp3 triliun bisa diminimalisir.
Selanjutnya, untuk mendukung realisasi program ini, maka perbankan nasional BNI, BRI, dan Bank Mandiri bisa membuka kantor di luar negeri.
"Jadi jangan berpikir kalau buka kantor luar negeri tidak untung saj, saya apresiasi perbankan yang mau buka di luar negeri," tukas Agus.
(rna)
Lihat Juga :
