BEI Tingkatkan Likuiditas Surat Berharga
BEI Tingkatkan Likuiditas Surat Berharga
A
A
A
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan transparansi dan likuiditas pasar surat berharga negara (SBN) di dalam negeri.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen mengatakan, demi mencapai tujuan tersebut, BEI melakukan kesepakatan perjanjian kerja sama dengan DJPPR yang merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya pada 2003. “Ini perpanjangan adendum keempat perjanjian kerja sama antara DJPPR dan BEI,” ujar Hoesen saat penandatanganan perjanjian kerja sama di Jakarta kemarin. Dia melanjutkan, dengan kerja sama ini, BEI mengumumkan dan mencatatkan SBN yang diterbitkan oleh pemerintah.
Sebagai penyedia sarana, BEI telah melakukan mengembangkan sarana lelang pembelian kembali SBN dan sarana kuotasi diler utama. “Sarana tersebut terintegrasi dengan sistem pelaporan transaksi efek sehingga transaksi SBN, baik surat utang negara (SUN) maupunsuratberharga syariah negara (SBSN), di pasar sekunder dan dapat dipantau oleh otoritas jasa keuangan (OJK),” ungkapnya.
Dari data yang dihimpun oleh BEI, dalam tiga tahun terakhir jumlah SBN yang dicatatkan terus meningkat. Pada 2012 terdapat 137 seri SBN senilai Rp209,41 triliun, dan tumbuh menjadi 147 seri senilai Rp266,42 triliun dan USD190 juta pada 2013. Pada 2014 meningkat menjadi 197 seri senilai Rp320,47 triliun dan USD 350 juta. Hingga akhir Desember 2014, total SBN yang tercatat di BEI berjumlah 91 seri dengan nilai Rp1.209,96 triliun dan USD540 juta.
“Jumlah tersebut meliputi 67 seri SUN senilai Rp1.099,26 triliun, 1 seri SUN dalam mata uang dolar senilai USD540 juta serta22seri suratutangberharga syariah negara (SBSN) senilai Rp110,70 triliun,” ungkapnya. Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan mengatakan, tahun ini DJPPR berencana menerbitkan SBN dengan nilai Rp424 triliun.
Nilai tersebut terdiri atas SBN dalam mata uang rupiah sebesar Rp338 triliun dan SBN dalam mata uang asing sebesar Rp86 triliun. “Dari total penerbitan SBN tersebut, ditargetkan sebanyak 84% hingga 92% dalam bentuk SUN, dan 6-8% dalam bentuk SBSN,” ujar Robert. Dia melanjutkan, jika dilihat dari strukturAnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan utang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran.
“Juga ada untuk pembiayaannonutangsepertipenyertaan modal negara,” katanya. Dia mengakui, penerbitan SBN sebagian besar tersebut untuk menutup pembiayaan yang terdiri atas rupiah 80% dan dalam bentuk valas. “Kita usahakan valas bisa nambah sedikit, namun rupiah tetap masih dominan sebesar 75% masih rupiah sehingga pencatatan penting di bursa supaya SBN yang kita terbitkan tercatat dan terekspos ke investor sehingga pasar sekunder menjadi aktif dan sangat likuid,” tutur Robert.
Menurutnya, jika pasar sekunder memiliki likuiditas yang baik, SBN dapat menarik investor lebih banyak lagi. Selain itu, dengan dicatatkan di BEI, para investor juga akan lebih mudah mendapatkan informasi. Pada kesempatan tersebut, baik Kementerian Keuangan maupun BEI berharap pasar surat utang dapat lebih stabil sehingga kuat dalam menghadapi tantangan perekonomian pada masa mendatang.
Arsy ani s
Direktur Penilaian Perusahaan BEI Hoesen mengatakan, demi mencapai tujuan tersebut, BEI melakukan kesepakatan perjanjian kerja sama dengan DJPPR yang merupakan kelanjutan dari kerja sama sebelumnya pada 2003. “Ini perpanjangan adendum keempat perjanjian kerja sama antara DJPPR dan BEI,” ujar Hoesen saat penandatanganan perjanjian kerja sama di Jakarta kemarin. Dia melanjutkan, dengan kerja sama ini, BEI mengumumkan dan mencatatkan SBN yang diterbitkan oleh pemerintah.
Sebagai penyedia sarana, BEI telah melakukan mengembangkan sarana lelang pembelian kembali SBN dan sarana kuotasi diler utama. “Sarana tersebut terintegrasi dengan sistem pelaporan transaksi efek sehingga transaksi SBN, baik surat utang negara (SUN) maupunsuratberharga syariah negara (SBSN), di pasar sekunder dan dapat dipantau oleh otoritas jasa keuangan (OJK),” ungkapnya.
Dari data yang dihimpun oleh BEI, dalam tiga tahun terakhir jumlah SBN yang dicatatkan terus meningkat. Pada 2012 terdapat 137 seri SBN senilai Rp209,41 triliun, dan tumbuh menjadi 147 seri senilai Rp266,42 triliun dan USD190 juta pada 2013. Pada 2014 meningkat menjadi 197 seri senilai Rp320,47 triliun dan USD 350 juta. Hingga akhir Desember 2014, total SBN yang tercatat di BEI berjumlah 91 seri dengan nilai Rp1.209,96 triliun dan USD540 juta.
“Jumlah tersebut meliputi 67 seri SUN senilai Rp1.099,26 triliun, 1 seri SUN dalam mata uang dolar senilai USD540 juta serta22seri suratutangberharga syariah negara (SBSN) senilai Rp110,70 triliun,” ungkapnya. Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Utang Robert Pakpahan mengatakan, tahun ini DJPPR berencana menerbitkan SBN dengan nilai Rp424 triliun.
Nilai tersebut terdiri atas SBN dalam mata uang rupiah sebesar Rp338 triliun dan SBN dalam mata uang asing sebesar Rp86 triliun. “Dari total penerbitan SBN tersebut, ditargetkan sebanyak 84% hingga 92% dalam bentuk SUN, dan 6-8% dalam bentuk SBSN,” ujar Robert. Dia melanjutkan, jika dilihat dari strukturAnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembiayaan utang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran.
“Juga ada untuk pembiayaannonutangsepertipenyertaan modal negara,” katanya. Dia mengakui, penerbitan SBN sebagian besar tersebut untuk menutup pembiayaan yang terdiri atas rupiah 80% dan dalam bentuk valas. “Kita usahakan valas bisa nambah sedikit, namun rupiah tetap masih dominan sebesar 75% masih rupiah sehingga pencatatan penting di bursa supaya SBN yang kita terbitkan tercatat dan terekspos ke investor sehingga pasar sekunder menjadi aktif dan sangat likuid,” tutur Robert.
Menurutnya, jika pasar sekunder memiliki likuiditas yang baik, SBN dapat menarik investor lebih banyak lagi. Selain itu, dengan dicatatkan di BEI, para investor juga akan lebih mudah mendapatkan informasi. Pada kesempatan tersebut, baik Kementerian Keuangan maupun BEI berharap pasar surat utang dapat lebih stabil sehingga kuat dalam menghadapi tantangan perekonomian pada masa mendatang.
Arsy ani s
(bbg)
Explore More