Perundingan Gagal, Yunani Diultimatum

BRUSSELS - Para menteri zona euro memberikan ultimatum pada Yunani agar memperpanjang program bailout (dana talangan) setelah perundingan gagal.

Langkah itu semakin memperkeruh situasi yang dapat mengakibatkan Yunani keluar dari zona euro. Meski demikian, Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis menyatakan, berbagai pihak dapat mencapai kesepakatan bailout dalam dua hari mendatang, dengan kemungkinan pertemuan lagi pada Jumat (20/2).

”Saya tidak meragukan ada kesepakatan pada akhirnya,” ungkap Varoufakis setelah perundingan yang hanya berlangsung beberapa jam berakhir, dikutip kantor berita AFP. Kepala negosiator zona euro Jeroen Dijsselbloem menyatakan, Yunani meminta perpanjangan untuk program bailout yang berkahir pada akhir bulan. Hal ini memberikan tantangan pada Yunani untuk mengubah posisi tawarnya.

”Sesuai batasan waktu yang kami miliki. Kami dapat menggunakan pekan ini semaksimal mungkin,” ujar Dijsselbloem, Menteri Keuangan Belanda dan pendukung kebijakan penghematan di zona euro. Sumber dari pemerintahan Yunani menuduh Dijsselbloem mengajukan proposal di menit terakhir yang dia tahu, otoritas Yunani akan menolaknya.

”Desakan orang-orang tertentu pada pemerintah Yunani agar menerapkan bailout tidak masuk akal dan tidak dapat diterima,” ungkap sumber dari pemerintahan Yunani. Pemerintahan sayap kiri radikal Yunani mencoba melakukan perubahan syarat bailout 240 miliar euro yang dianggap merusak ekonomi setelah beberapa tahun menerapkan kebijakan penghematan.

Kendati demikian, para mitra zona euro yang dipimpin Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble menegaskan bahwa setiap perubahan pada persyaratan penghematan harus sesuai program saat ini. Euro melemah dalam perdagangan di Asia pada Selasa (17/2) lalu setelah perundingan gagal, turun menjadi USD1,338 dan 134,18 yen dari USD1,1390 dan 134,53 yen di London.

Bursa saham Yunani turun 3,83% pada Senin (16/2) lalu. ”Hanya ada satu jalur yang masuk akal, itu ialah perpanjangan teknis yang fleksibel untuk mempertimbangkan rakyat Yunani,” kata Menteri Keuangan Prancis Michel Sapin. Perdana Menteri (PM) Yunani Alexis Tsipras berkuasa bulan lalu dengan janji mengubah kesepakatan bailout sambil mempertahankan keanggotaan negara itu di zona euro.

Untuk memenuhi janjinya, dia ingin zona euro mengubah kesepakatan saat ini dan membuat kesepakatan pendanaan jangka pendek untuk memperpanjang waktu yang diperlukan dalam membuat kesepakatan baru, dengan syarat penghematan yang lebih ringan.

”Saya tidak ragu dalam 48 jam mendatang Eropa akan datang bersama, sehingga kami dapat melakukan kerja nyata menuju program baru,” tutur Varoufakis. Para mitra Uni Eropa khawatir Yunani akan mengabaikan komitmennya dan tidak menjalankan program saat ini, kemudian membicarakan tentang apa yang terjadi setelah itu.

”Jika otoritas Yunani ingin mengambil jalur itu, pertemuan akan dilakukan pada Jumat (20/2) mendatang untuk mengonfirmasi keputusan mereka,” kata Sapin. Komisioner Urusan Ekonomi Uni Eropa Pierre Moscovici juga mendesak Yunani untuk meminta perpanjangan.

”Sangat penting bahwa pemerintah Yunani meminta perpanjangan. Ini termasuk basis legal yang dapat kami kerjakan,” ujar Moscovici. Di Athena mitra koalisi Tsipras, Panos Kammenos, yang memimpin Partai Independen Yunani, menyatakan bahwa negara itu tidak akan meminta perpanjangan.

”Kami tidak meminta perpanjangan, kami memiliki mandat publik untuk mengakhirinya. Yunani semua mengatakan tidak, kami tidak maudiperas,” tegasnya diTwitter. Di puncak krisis utang pada 2011-2012, kemungkinan Yunani akan keluar zona euro membuat panik pasar global dan gagalnya negosiasi menambah lagi kemungkinan itu.

Masalah bailout ini merupakan bagian dari krisis jangka panjang utang Yunani yang sangat besar, yang membengkak selama bertahun-tahun belanja berlebihan pada Olimpiade Athens 2004. Sebagai bagian dari dua proses penyelamatan, pemerintahan Yunani sebelumnya sepakat dengan sejumlah syarat penghematan dan pengawasan ketat oleh Uni Eropa, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk memastikan negara itu melaksanakan syarat-syarat bailout.

Syarifudin