ESDM Siap Lahirkan Freeport Baru Lebih Transparan
Jum'at, 20 Februari 2015 - 18:00 WIB
ESDM Siap Lahirkan Freeport Baru Lebih Transparan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen untuk melahirkan wajah baru dari PT Freeport Indonesia yang lebih transparan. Karena, selama ini raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) ini selalu dikaitkan dengan isu politik.
Ketua Tim Sinkronisasi Pengolahan dan Pemurnian Hasil Tambang Said Didu menyebutkan, setidaknya terdapat lima kriteria yang harus diselesaikan pemerintah di Freeport, agar menjadikan raksasa tambang tersebut transparan.
"Saya ketemu tokoh masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Ada lima kriteria yang harus kita selesaikan di Freeport," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/2/2015).
Said mengatakan, ke depan operasi pertambangan Freeport harus memiliki kepastian hukum dan legal untuk investasi. Selain itu, kontrak tambang Freeport secara politik dan sosial harus dapat diterima dan dimengerti masyarakat.
"Secara politik dan sosial acceptable, sampai masyarakat bawah mengerti keputusan itu. Dan itu saya lakukan atas izin Pak Menteri ketemu semua tokoh. Saya sudah mendapatkan bagaimana ini bisa diterima untuk seluruh masyarakat," tambah dia.
Menurutnya, kontrak pertambangan Freeport secara bisnis juga harus menguntungkan. Bisnis smelter yang akan dikerjakan Freeport jangan sampai merugikan.
"Makanya harus ada industri pendamping, yaitu pupuk dan semen. Itu harus jadi dulu, kalau itu tidak jadi maka rugi," imbuhnya.
Selain itu, kontrak tambang secara birokrasi harus bisa dilakukan, dan secara internasional harus adjustable. Jangan sampai kontrak tersebut justru membuat pemerintah Indonesia aneh.
"Kenyataannya di Papua Nugini itu banyak tambang seperti Freeport banyak sekali, di Papua hanya satu. Kenapa investor larinya ke Papua Nugini. Berarti ada kaidah internasional yang tidak sesuai dengan kita," tuturnya.
"Freeport ini kan hanya 10x10 kilometer, jadi hanya 10.000 hektare (ha), itu hanya 0,02% dari luas Papua. Tapi seakan-akan Papua tergantung pada Freeport. Ini seharusnya ada Freeport baru," pungkas dia.
Ketua Tim Sinkronisasi Pengolahan dan Pemurnian Hasil Tambang Said Didu menyebutkan, setidaknya terdapat lima kriteria yang harus diselesaikan pemerintah di Freeport, agar menjadikan raksasa tambang tersebut transparan.
"Saya ketemu tokoh masyarakat untuk mendapatkan aspirasi. Ada lima kriteria yang harus kita selesaikan di Freeport," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/2/2015).
Said mengatakan, ke depan operasi pertambangan Freeport harus memiliki kepastian hukum dan legal untuk investasi. Selain itu, kontrak tambang Freeport secara politik dan sosial harus dapat diterima dan dimengerti masyarakat.
"Secara politik dan sosial acceptable, sampai masyarakat bawah mengerti keputusan itu. Dan itu saya lakukan atas izin Pak Menteri ketemu semua tokoh. Saya sudah mendapatkan bagaimana ini bisa diterima untuk seluruh masyarakat," tambah dia.
Menurutnya, kontrak pertambangan Freeport secara bisnis juga harus menguntungkan. Bisnis smelter yang akan dikerjakan Freeport jangan sampai merugikan.
"Makanya harus ada industri pendamping, yaitu pupuk dan semen. Itu harus jadi dulu, kalau itu tidak jadi maka rugi," imbuhnya.
Selain itu, kontrak tambang secara birokrasi harus bisa dilakukan, dan secara internasional harus adjustable. Jangan sampai kontrak tersebut justru membuat pemerintah Indonesia aneh.
"Kenyataannya di Papua Nugini itu banyak tambang seperti Freeport banyak sekali, di Papua hanya satu. Kenapa investor larinya ke Papua Nugini. Berarti ada kaidah internasional yang tidak sesuai dengan kita," tuturnya.
"Freeport ini kan hanya 10x10 kilometer, jadi hanya 10.000 hektare (ha), itu hanya 0,02% dari luas Papua. Tapi seakan-akan Papua tergantung pada Freeport. Ini seharusnya ada Freeport baru," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
