Berantas Illegal Fishing, Produksi Ikan RI Meroket
Selasa, 24 Februari 2015 - 15:52 WIB
Berantas Illegal Fishing, Produksi Ikan RI Meroket
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim, kebijakannya untuk menangani kasus illegal fishing, telah membuahkan hasil. Ini berkat kerja sama dengan beberapa lembaga keamanan terkait untuk sama-sama bekerja sama menangani illegal fishing.
Menurutnya, hasil produksi ikan khususnya untuk wilayah-wilayah timur terus meningkat setelah diberlakukannya policy soal illegal fishing. Bahkan peningkatannya mencapai enam kali lipat.
"Yang kelihatan langsung Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sorong, Morotai beberapa kepulauan timur hasilnya kelihatan. Pedagang yang angkut di timur 50 ton per bulan naik 300 ton per bulan. Bahkan ada yang tidak mampu bawa karena kesulitan kapal," katanya, Jakarta, Selasa (23/2/2015).
Selain itu, kebijakan Susi juga mengangkat harga ikan kaleng di luar negeri. Sebelumnya, harga ikan kaleng ekspor mencapai 20% dibanding sebelumnya.
"Kenaikan harga ikan kaleng karena kosong pasar, produk lain ikut naik. Pasar lokal tersuplay mulai ada jenis-jenis ikan," papar dia.
Susi menerangkan, selama ini pekerjaan sebagai nelayan kurang diminati karena susah untuk mencari uang dan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pendapatan dari mencari ikan tak sepadan dengan pengeluaran seperti untuk bahan bakar minyak (BBM).
Pihaknya juga menegaskan bahwa, kebijakannya hanya untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan untuk melindungi pihak lain yang tak bertanggung jawab.
"Kita melarang-larang saja, moratorium kapal besar, transhipment, kepiting bertelur cantrang. Starting point mensejahterakan dengan pelarangan-pelarangan tadi," tandasnya.
Menurutnya, hasil produksi ikan khususnya untuk wilayah-wilayah timur terus meningkat setelah diberlakukannya policy soal illegal fishing. Bahkan peningkatannya mencapai enam kali lipat.
"Yang kelihatan langsung Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sorong, Morotai beberapa kepulauan timur hasilnya kelihatan. Pedagang yang angkut di timur 50 ton per bulan naik 300 ton per bulan. Bahkan ada yang tidak mampu bawa karena kesulitan kapal," katanya, Jakarta, Selasa (23/2/2015).
Selain itu, kebijakan Susi juga mengangkat harga ikan kaleng di luar negeri. Sebelumnya, harga ikan kaleng ekspor mencapai 20% dibanding sebelumnya.
"Kenaikan harga ikan kaleng karena kosong pasar, produk lain ikut naik. Pasar lokal tersuplay mulai ada jenis-jenis ikan," papar dia.
Susi menerangkan, selama ini pekerjaan sebagai nelayan kurang diminati karena susah untuk mencari uang dan kemiskinan. Hal ini dikarenakan pendapatan dari mencari ikan tak sepadan dengan pengeluaran seperti untuk bahan bakar minyak (BBM).
Pihaknya juga menegaskan bahwa, kebijakannya hanya untuk mensejahterakan masyarakat. Bukan untuk melindungi pihak lain yang tak bertanggung jawab.
"Kita melarang-larang saja, moratorium kapal besar, transhipment, kepiting bertelur cantrang. Starting point mensejahterakan dengan pelarangan-pelarangan tadi," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
