Keputusan Pengambilalihan Blok Mahakam Molor
Jum'at, 27 Februari 2015 - 18:00 WIB
Keputusan Pengambilalihan Blok Mahakam Molor
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa keputusan pengambilalihan Blok Mahakam di Kutai, Kalimantan Timur pasca berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie pada 2017 diputuskan bulan depan.
Keputusan tersebut molor dari target awal karena pemerintah baru akan membahas proposal pengambilalihan Blok Mahakam dari PT Pertamina (persero) mulai akhir bulan ini.
"Pemerintah baru akan membahas proposal lanjutan dari Pertamina. Targetnya akan diumumkan pertengahan Maret, bulan depan," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji di kantornya, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Ditempat yang sama, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja mendorong Pertamina agar segera menyampaikan proposalnya kepada pemerintah. Sehingga, secepatnya dapat dibahas dan pemerintah memfasilitasi yang dibutuhkan Pertamina selama masa transisi hingga awal 2018.
"Makin cepat makin baik. Supaya Januari 2018 Pertamina sudah tahu mau ngapain," ujar Widhyawan.
Dia menjelaskan, fasilitas tersebut antara lain, terkait aturan bagaimana pekerja yang semula bernaung di bawah Total E&P Indonesie kemudian beralih menjadi pekerja Pertamina. Hal itu menjadi keharusan pemerintah untuk memfasilitasi di saat masa transisi.
"Fasilitas seperti ini penting apakah nanti akan dituangkan dalam Peraturan Menteri atau seperti apa. Ini yang harus segera di bahas dengan Pertamina," ungkapnya.
Menurutnyan, selama ini permasalahan tersebut tidak diatur pemerintah. Maka dari itu, Widhyawan berkeinginan masalah tersebut harus diatur sedemikian rupa agar masa transisi berjalan lancar. "Supaya smooth tidak ada kendala masa transisi seperti ini harus ada aturannya," tandas dia.
(Baca: Pengambilalihan Blok Mahakam Diumumkan Bulan Ini)
Keputusan tersebut molor dari target awal karena pemerintah baru akan membahas proposal pengambilalihan Blok Mahakam dari PT Pertamina (persero) mulai akhir bulan ini.
"Pemerintah baru akan membahas proposal lanjutan dari Pertamina. Targetnya akan diumumkan pertengahan Maret, bulan depan," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji di kantornya, Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Ditempat yang sama, Kepala Unit Pengendalian Kinerja Kementerian ESDM Widhyawan Prawiraatmadja mendorong Pertamina agar segera menyampaikan proposalnya kepada pemerintah. Sehingga, secepatnya dapat dibahas dan pemerintah memfasilitasi yang dibutuhkan Pertamina selama masa transisi hingga awal 2018.
"Makin cepat makin baik. Supaya Januari 2018 Pertamina sudah tahu mau ngapain," ujar Widhyawan.
Dia menjelaskan, fasilitas tersebut antara lain, terkait aturan bagaimana pekerja yang semula bernaung di bawah Total E&P Indonesie kemudian beralih menjadi pekerja Pertamina. Hal itu menjadi keharusan pemerintah untuk memfasilitasi di saat masa transisi.
"Fasilitas seperti ini penting apakah nanti akan dituangkan dalam Peraturan Menteri atau seperti apa. Ini yang harus segera di bahas dengan Pertamina," ungkapnya.
Menurutnyan, selama ini permasalahan tersebut tidak diatur pemerintah. Maka dari itu, Widhyawan berkeinginan masalah tersebut harus diatur sedemikian rupa agar masa transisi berjalan lancar. "Supaya smooth tidak ada kendala masa transisi seperti ini harus ada aturannya," tandas dia.
(Baca: Pengambilalihan Blok Mahakam Diumumkan Bulan Ini)
(izz)
Lihat Juga :
