Bulog Hanya Kuli Pemerintah

JAKARTA - Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog, Lely Pelitasari Soebekty mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan penyaluran beras ke masyarakat. Sebab, yang menentukan adalah pemerintah dan pihaknya hanya kuli pemerintah.

Lely menuturkan, kewenangan Buloh hanya menyampaikan masukan kepada pemerintah. Sementara yang memutuskan dan mengeksekusi berada di bawah kendali pemerintah.

"Bulog kan kulinya pemerintah, sifatnya hanya menyampaikan masukan. Jadi pemerintah bilang operasi pasar ya operasi pasar. Kementerian bilang raskin gelontorkan ya digelontorkan. Semua enggak akan bisa dilakukan, kalau enggak ada perintah pemerintah," ujarnya, dalam Diskusi Polemik Sindo Trijaya di Waroeng Daun, Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Dia menjelaskan, kenaikan harga beras secara psikologis dipengaruhi isu penghapusan beras miskin (raskin) yang diubah dalam bentuk e-money. Rencana tersebut menyebabkan penyaluran raskin sebesar 230 ribu ton tidak tersalurkan pada November-Desember 2014.

Menurutnya, pemerintah baru menugaskan Bulog menyalurkan raskin kembali pada 1 Februari 2015. Dengan demikian, ada jeda waktu satu bulan pada Januari 2015 setelah penghentian raskin.

"Jadi, 700 ribu ton kosong selama tiga bulan. Pemerintah baru 1 Februari 2015 menugaskan Bulog untuk Operasi Pasar melalui satgas," tandasnya.