Pemerintah Minta Pertamina Tetap Gandeng Total
Selasa, 10 Maret 2015 - 14:34 WIB
Pemerintah Minta Pertamina Tetap Gandeng Total
A
A
A
LHOKSEUMAWE - Pemerintah berkeinginan PT Pertamina (persero) tetap menggandeng Total E&P Indonesie usai kepemilikan saham mayoritas Blok Mahakam di Kutai, Kalimantam Timur diserahkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, bahwa semangat pemerintah tetap sama, yakni memberikan kepemilikan saham mayoritas kepada Pertamina. Meski demikian, pihaknya menginginkan perusahaan migas asal Perancis tersebut tetap dilibatkan mengelola Blok Mahakam dalam rangka menjaga business skill pengelolaan.
"Kita dalam waktu dekat akan mengundang Pertamina dan Total membahas business skill. Nanti keduanya kita undang untuk membahas ini agar ketemu jalan tengah," tuturnya di Lhokseumawe, Aceh Utara, Selasa (10/3/2015).
Dia mengatakan, saat ini merupakan masa transisi pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkewajiban memfasilitasi kedua belah pihak saling bertemu membahas berbagai macam yang diperlukan. Hal ini penting, lantaran untuk menjaga produksi migas nasional.
"Saya minta transisi secepatnya agar tidak menghambat rencana eksplorasi. Saya kasih waktu 2-3 minggu untuk menyelesaikan," terang Sudirman.
Menurutnya, setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, Menteri ESDM berharap Pertamina segera masuk mengelola Blok Mahakam sebelum 2017.
"Nanti begitu mereka sudah agreement bisa langsung masuk. Tinggal porsi persentase dibicarakan masing-masing," imbuhnya.
Di sampng itu, pemerintah pusat mendorong Pertamina melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) mengelola Blok Mahakam. Meski demikian, participating interest (PI) masih dalam kajian.
"Saya lagi mikir dengan teman-teman di ESDM. Apakah PI ini berupa saham atau bagaimana. Tapi risikonya saham tersebut digadaikan, kalau begitu Pemda tidak dapat apa-apa," jelasnya.
Kajian itu, kemudian mengerucut opsi bagaimana jika PI sebesar 10% bentuknya bagi hasil daripada risikonya digadaikan. Meski begitu, imbuh Sudirman, syaratnya Pemda harus memberikan uang kepada Pertamina.
"Saya bilang ke Pertamina, dari pada nanti digadaikan swasta lebih baik pertamina support mereka, karena support operator lebih terjamin keamanannya," tuturnya.
Sudirman menjelaskan, pemda mengeluarkan uang sebagai carry terlebih dahulu kepada Pertamina sebagai calon operator dengan opsi memberikan sedikit dividen. "Tetapi yang terpenting kita tetap meyakinkan bahwa Pemda harus dilibatkan," ungkapnya.
Direktur Utama PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya menggandeng baik Pemda maupun Total E&P Indonesie. Namun, saat ini Pertamina masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
"Nanti kita lihat bagaimana keputusan pemerintah terhadap Blok Mahakam. Apabila Pertamina dipercayai untuk mengelola tentu kita akan pikirkan akan bekerja sama kepada siapa saja," ungkap dia.
Dwi menuturkan, beberapa waktu lalu saat membahas Blok Mahakam konsen pemerintah adalah sustainability produksi tetap terjaga. Alhasil, keberlanjutan pengelolaan kemungkinan masih bersama Total E&P Indonesie.
"Kemarin concern-nya Menko mengatakan sustainability produksi jadi perhatian. Tapi ninta kita lihat dulu hasil keputusan pemerintah," tutupnya.
Sebagaimana diketahui pemerintah telah menerima proposal kesanggupan Pertamina mengelola Blok Mahakam. Saat ini Pertamina tengah menunggu keputusan resmi pemerintah .
Total E&P Indonesie sebagai operator Blok Mahakam saat ini menguasai 50% hak partisipasi. Sisanya dimiliki perusahaan asal Jepang Inpex Corporation. Adapun kontrak kerja sama pemerintah dengan Total E&P Indonesie akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan, bahwa semangat pemerintah tetap sama, yakni memberikan kepemilikan saham mayoritas kepada Pertamina. Meski demikian, pihaknya menginginkan perusahaan migas asal Perancis tersebut tetap dilibatkan mengelola Blok Mahakam dalam rangka menjaga business skill pengelolaan.
"Kita dalam waktu dekat akan mengundang Pertamina dan Total membahas business skill. Nanti keduanya kita undang untuk membahas ini agar ketemu jalan tengah," tuturnya di Lhokseumawe, Aceh Utara, Selasa (10/3/2015).
Dia mengatakan, saat ini merupakan masa transisi pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berkewajiban memfasilitasi kedua belah pihak saling bertemu membahas berbagai macam yang diperlukan. Hal ini penting, lantaran untuk menjaga produksi migas nasional.
"Saya minta transisi secepatnya agar tidak menghambat rencana eksplorasi. Saya kasih waktu 2-3 minggu untuk menyelesaikan," terang Sudirman.
Menurutnya, setelah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, Menteri ESDM berharap Pertamina segera masuk mengelola Blok Mahakam sebelum 2017.
"Nanti begitu mereka sudah agreement bisa langsung masuk. Tinggal porsi persentase dibicarakan masing-masing," imbuhnya.
Di sampng itu, pemerintah pusat mendorong Pertamina melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) mengelola Blok Mahakam. Meski demikian, participating interest (PI) masih dalam kajian.
"Saya lagi mikir dengan teman-teman di ESDM. Apakah PI ini berupa saham atau bagaimana. Tapi risikonya saham tersebut digadaikan, kalau begitu Pemda tidak dapat apa-apa," jelasnya.
Kajian itu, kemudian mengerucut opsi bagaimana jika PI sebesar 10% bentuknya bagi hasil daripada risikonya digadaikan. Meski begitu, imbuh Sudirman, syaratnya Pemda harus memberikan uang kepada Pertamina.
"Saya bilang ke Pertamina, dari pada nanti digadaikan swasta lebih baik pertamina support mereka, karena support operator lebih terjamin keamanannya," tuturnya.
Sudirman menjelaskan, pemda mengeluarkan uang sebagai carry terlebih dahulu kepada Pertamina sebagai calon operator dengan opsi memberikan sedikit dividen. "Tetapi yang terpenting kita tetap meyakinkan bahwa Pemda harus dilibatkan," ungkapnya.
Direktur Utama PT Pertamina (persero) Dwi Soetjipto mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya menggandeng baik Pemda maupun Total E&P Indonesie. Namun, saat ini Pertamina masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah.
"Nanti kita lihat bagaimana keputusan pemerintah terhadap Blok Mahakam. Apabila Pertamina dipercayai untuk mengelola tentu kita akan pikirkan akan bekerja sama kepada siapa saja," ungkap dia.
Dwi menuturkan, beberapa waktu lalu saat membahas Blok Mahakam konsen pemerintah adalah sustainability produksi tetap terjaga. Alhasil, keberlanjutan pengelolaan kemungkinan masih bersama Total E&P Indonesie.
"Kemarin concern-nya Menko mengatakan sustainability produksi jadi perhatian. Tapi ninta kita lihat dulu hasil keputusan pemerintah," tutupnya.
Sebagaimana diketahui pemerintah telah menerima proposal kesanggupan Pertamina mengelola Blok Mahakam. Saat ini Pertamina tengah menunggu keputusan resmi pemerintah .
Total E&P Indonesie sebagai operator Blok Mahakam saat ini menguasai 50% hak partisipasi. Sisanya dimiliki perusahaan asal Jepang Inpex Corporation. Adapun kontrak kerja sama pemerintah dengan Total E&P Indonesie akan berakhir pada 2017 setelah berjalan 50 tahun.
(izz)
Lihat Juga :
