HT: Petani Berkembang, RI Bisa Mandiri Pangan
Rabu, 11 Maret 2015 - 10:21 WIB
HT: Petani Berkembang, RI Bisa Mandiri Pangan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan bahwa bila petani berkembang maka Indonesia bisa mandiri, tak bergantung lagi pada impor dalam hal memenuhi kebutuhan pangan.
Kemandirian pangan tersebut tidak hanya gula, namun termasuk untuk beras, kedelai, dan berbagai bahan pangan.
“Ketergantungan impor pangan yang tinggi berbahaya untuk negara kita. Bagaimana bila kita diembargo untuk pangan?” tegas HT saat dialog kebangsaan dengan paguyuban petani tebu Blora, Jawa Tengah, Selasa (10/3/2015).
Sementara Plt Ketua Asosiasi Pengusaha Tebu Indonesia (APTI) Blora, Anton Sudibyo mengungkapkan, akibat banjir impor, harga penjualan tebu menurun drastis, dari sebelumnya sebesar Rp560 ribu-Rp570 ribu/ton menjadi Rp410 ribu/ton.
Akibatnya, bila sebelumnya petani bisa mengalami keuntungan sekitar Rp10 juta/hektare (ha), dengan harga pembelian yang baru para petani bukannya untung malah merugi.
Dia menuturkan, untuk mengganti kerugian selama setahun para petani harus bekerja keras selama empat tahun.
“Pemerintah tinggal ureg-ureg saja (tanda tangan izin impor),” kata dia.
Menurutnya, selama ini pemerintah tidak menganggap pertanian tebu sebagai hal yang mendesak untuk diperhatikan. “Kami petani tebu menangis semua. Semua mengalami kerugian akibat ini,” tegas dia.
HT menegaskan, hal tersebut harus segera diubah. Pemerintah harus bisa melindungi petani dari guyuran impor.
“Dengan perlindungan, mereka bisa tumbuh. Bisa untung dengan layak, sehingga mereka bisa punya modal untuk berkembang,” ungkapnya.
Dia mengatakan, petani adalah salah satu kelompok profesi masyarakat yang kurang mampu dan menjadi tugas bersama untuk menyejahterakan mereka. Dia mencontohkan, petani di China didukung dalam berbagai hal termasuk adanya bank khusus pertanian.
“Selama ini pemerintah bicara hal-hal besar. Membangun power plant, dan lain sebagainya, namun belum ada kebijakan yang konkret untuk masayrakat kecil seperti nelayan, petani atau pun usaha mikro,” kata HT.
Dia menuturkkan, misalnya untuk UKM, meminjam modal saja sangat sulit dan bunganya sangat tinggi. Padahal, bila masyarakat bawah didorong untuk bertumbuh maka penggerak ekonomi bisa menjadi lebih banyak dari saat ini yang hanya digerakan oleh menengah atas yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari kalangan bawah.
“Pertumbuhan kita bisa melesat 8%-9% dengan penggerak ekonomi yang lebih banyak,” kata dia.
(Baca: HT: Jangan Ada Impor Saat Musim Panen Tiba)
Kemandirian pangan tersebut tidak hanya gula, namun termasuk untuk beras, kedelai, dan berbagai bahan pangan.
“Ketergantungan impor pangan yang tinggi berbahaya untuk negara kita. Bagaimana bila kita diembargo untuk pangan?” tegas HT saat dialog kebangsaan dengan paguyuban petani tebu Blora, Jawa Tengah, Selasa (10/3/2015).
Sementara Plt Ketua Asosiasi Pengusaha Tebu Indonesia (APTI) Blora, Anton Sudibyo mengungkapkan, akibat banjir impor, harga penjualan tebu menurun drastis, dari sebelumnya sebesar Rp560 ribu-Rp570 ribu/ton menjadi Rp410 ribu/ton.
Akibatnya, bila sebelumnya petani bisa mengalami keuntungan sekitar Rp10 juta/hektare (ha), dengan harga pembelian yang baru para petani bukannya untung malah merugi.
Dia menuturkan, untuk mengganti kerugian selama setahun para petani harus bekerja keras selama empat tahun.
“Pemerintah tinggal ureg-ureg saja (tanda tangan izin impor),” kata dia.
Menurutnya, selama ini pemerintah tidak menganggap pertanian tebu sebagai hal yang mendesak untuk diperhatikan. “Kami petani tebu menangis semua. Semua mengalami kerugian akibat ini,” tegas dia.
HT menegaskan, hal tersebut harus segera diubah. Pemerintah harus bisa melindungi petani dari guyuran impor.
“Dengan perlindungan, mereka bisa tumbuh. Bisa untung dengan layak, sehingga mereka bisa punya modal untuk berkembang,” ungkapnya.
Dia mengatakan, petani adalah salah satu kelompok profesi masyarakat yang kurang mampu dan menjadi tugas bersama untuk menyejahterakan mereka. Dia mencontohkan, petani di China didukung dalam berbagai hal termasuk adanya bank khusus pertanian.
“Selama ini pemerintah bicara hal-hal besar. Membangun power plant, dan lain sebagainya, namun belum ada kebijakan yang konkret untuk masayrakat kecil seperti nelayan, petani atau pun usaha mikro,” kata HT.
Dia menuturkkan, misalnya untuk UKM, meminjam modal saja sangat sulit dan bunganya sangat tinggi. Padahal, bila masyarakat bawah didorong untuk bertumbuh maka penggerak ekonomi bisa menjadi lebih banyak dari saat ini yang hanya digerakan oleh menengah atas yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari kalangan bawah.
“Pertumbuhan kita bisa melesat 8%-9% dengan penggerak ekonomi yang lebih banyak,” kata dia.
(Baca: HT: Jangan Ada Impor Saat Musim Panen Tiba)
(rna)
Lihat Juga :
