Paket Kebijakan Ekonomi Dianggap Tak Substansial
Selasa, 17 Maret 2015 - 14:20 WIB
Paket Kebijakan Ekonomi Dianggap Tak Substansial
A
A
A
JAKARTA - Pengamat keuangan Farial Anwar menilai bahwa paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tidak signifikan karena tidak menyentuh persoalan konkret (substansial) untuk menahan depresiasi rupiah.
"Saya pesimistis kebijakan ini dapat berdampak cepat. Ini semuanya akan butuh waktu dan kita butuh penanganan cepat," ujar Farial, Selasa (17/3/2015).
Menurutnya, hal yang paling mendesak adalah memenuhi suplai USD di pasar. Suplai USD yang paling realistis dari Devisa Hasil Ekspor (DHE), namun sayangnya DHE yang tercatat tidak bertahan lama karena langsung ditransfer ke luar negeri.
Dia berpendapat, pemerintah seharusnya mempunyai instrumen untuk menjaga DHE di dalam negeri. "Aturan UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar tidak menahannya. USD itu tidak ada di pasar uang kita," ujarnya.
Selain itu, juga tidak ada aturan untuk mewajibkan penggunaan rupiah di dalam negeri. Seharusnya, kata dia, ada aturan sektor mana saja yang diwajibkan untuk menggunakan rupiah. Misalnya, minyak dan gas (migas), pelabuhan darat dan laut, sewa gedung hingga pembayaran hotel di Bali.
Hal ini diamini oleh pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih yang mengatakan, paket kebijakan pemerintah tersebut baru dapat dirasakan enam bulan ke depan.
"Saya tidak berani sebut akan sampai di mana rupiah, tapi seharusnya ada kebijakan yang lebih taktis. Kita butuh perbaikan secepatnya," ujar Lana.
Mengenai persoalan DHE, dia menilai, harus ditangani oleh kementerian. Semua menteri harus turun dan bicara kepada industri di bawah lembaganya atau melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mendorong DHE paling lambat dapat diterima dua bulan dari penerimaan saat ini hingga 6 bulan.
"Semua menteri harus turun ke lapangan bicara ke industri, jangan hanya duduk di kantor. Selama ini, industri sudah dibantu, sekarang saatnya bantu pemerintah," ujarnya.
Dia mengaku, tidak bisa membayangkan bagaimana posisi rupiah saat The Fed menaikkan suku bunga nanti. Saat ini, pelemahan rupiah semakin membuat aset di pasar modal kian melemah.
"Pegang saham tidak akan menarik lagi nantinya karena aset rupiah tidak stabil," ujarnya.
"Saya pesimistis kebijakan ini dapat berdampak cepat. Ini semuanya akan butuh waktu dan kita butuh penanganan cepat," ujar Farial, Selasa (17/3/2015).
Menurutnya, hal yang paling mendesak adalah memenuhi suplai USD di pasar. Suplai USD yang paling realistis dari Devisa Hasil Ekspor (DHE), namun sayangnya DHE yang tercatat tidak bertahan lama karena langsung ditransfer ke luar negeri.
Dia berpendapat, pemerintah seharusnya mempunyai instrumen untuk menjaga DHE di dalam negeri. "Aturan UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar tidak menahannya. USD itu tidak ada di pasar uang kita," ujarnya.
Selain itu, juga tidak ada aturan untuk mewajibkan penggunaan rupiah di dalam negeri. Seharusnya, kata dia, ada aturan sektor mana saja yang diwajibkan untuk menggunakan rupiah. Misalnya, minyak dan gas (migas), pelabuhan darat dan laut, sewa gedung hingga pembayaran hotel di Bali.
Hal ini diamini oleh pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih yang mengatakan, paket kebijakan pemerintah tersebut baru dapat dirasakan enam bulan ke depan.
"Saya tidak berani sebut akan sampai di mana rupiah, tapi seharusnya ada kebijakan yang lebih taktis. Kita butuh perbaikan secepatnya," ujar Lana.
Mengenai persoalan DHE, dia menilai, harus ditangani oleh kementerian. Semua menteri harus turun dan bicara kepada industri di bawah lembaganya atau melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk mendorong DHE paling lambat dapat diterima dua bulan dari penerimaan saat ini hingga 6 bulan.
"Semua menteri harus turun ke lapangan bicara ke industri, jangan hanya duduk di kantor. Selama ini, industri sudah dibantu, sekarang saatnya bantu pemerintah," ujarnya.
Dia mengaku, tidak bisa membayangkan bagaimana posisi rupiah saat The Fed menaikkan suku bunga nanti. Saat ini, pelemahan rupiah semakin membuat aset di pasar modal kian melemah.
"Pegang saham tidak akan menarik lagi nantinya karena aset rupiah tidak stabil," ujarnya.
(rna)
Lihat Juga :
